Menko Darmin Sindir 'Kemalasan' Pemda Bantu Salurkan KUR Untuk UMKM
Hingga saat ini baru sekitar 1 persen atau sekitar 129.492 debitur yang dimasukkan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Pendataan calon penerima KUR melalui SIKP sebenarnya memudahkan perbankan dan penerima KUR dalam proses pencairan dana.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menghadiri acara pengumuman penghargaan bagi pemerintah daerah penyalur, penjamin dan pendukung program KUR (Kredit Usaha Rakyat) terbaik. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Menko Darmin mengatakan, pemberian penghargaan ini untuk memotivasi pemerintah daerah agar berperan serta membantu pemerintah dalam upaya penyaluran KUR. Sebab, hingga saat ini baru sekitar 1 persen atau sekitar 129.492 debitur yang dimasukkan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Kenapa Sukateno menggunakan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI? Sukateno mengungkapkan, Ia mengawali usaha Trimandiri Farm dengan bermodalkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI dan hingga kini usahanya sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun.
-
Apa yang menjadi alasan BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? “Maka butuh policy seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujar Sunarso.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Mengapa BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
"Pemberian penghargaan itu betul-betul memotivasi keinginan kita, supaya para pemangku kepentingan dalam KUR semakin mengerahkan kemampuan dan kinerjanya meningkatkan dan mengoptimalkan penyaluran KUR," ujarnya di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (22/11).
Pendataan calon penerima KUR melalui SIKP sebenarnya memudahkan perbankan dan penerima KUR dalam proses pencairan dana. Dalam hal ini, penerima KUR tak perlu mengisi data secara manual berulang kali tetapi cukup menyerahkan SIKP berupa kartu kepada perbankan.
Sementara bagi perbankan, tidak perlu direpotkan dengan peninjauan kembali riwayat peminjaman debitur. Cukup menerima kartu SIKP maka riwayat peminjaman hingga pelunasan segera diketahui.
"Biar dia dapat ontime, karena kalau meleset 2 hingga 3 minggu bisa repot dia. Kalau sudah masuk namanya semua di dalam SIKP maka kartu itu dikeluarkan, kemudian bisa membaca di dalam sistem informasi bank. Katakanlah 3 hari lagi perlu. Pergi ke bank enggak harus isi formulir lagi tapi menyerahkan kartu. Di lihat lunas apa tidak. Kalau lunas kasih lagi sehingga cepat bisa beberapa menit," jelasnya.
Sistem ini sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya tidak semua pemerintah daerah yang melakukan hal tersebut. Dari sekitar 13,15 juta debitur, hanya 129.492 debitur yang masuk ke SIKP melalui pemerintah daerah, sisanya mendaftar manual melalui perbankan.
"Tolong di upload calon-calon penerimanya. Masa baru 129.492 dari 13,15 juta penerima. Padahal ada 615 pemda. Seolah-olah tidak tanggung jawab gitu loh. Kalau mulai pakai kartu artinya 3 hari kalau mau dipinjam lagi bisa," jelasnya.
Menko Darmin berharap ke depan semakin banyak pemda yang berperan aktif dalam memasukkan data. Sehingga, masyarakat semakin mudah dalam mendapat dana KUR. "Sampai sekarang, nama yang diupload baru 1 persen sama pemda, 99 persennya sama bank. Jangan gitu dong. Kalau masyarakat makin sejahtera bupatinya yang dapat nama. Masa yang upload nama baru 1 persen dari penerima KUR. Saya betul-betul mengimbau upload datanya supaya bank terbantu," tandasnya.
Baca juga:
Kasus Korupsi Dana KUR Rp 12,7 Miliar, Mantan Anggota DPRD Jombang Ditahan
2 Tahun buron, terpidana korupsi KUR ditangkap di Solo
Didi terpidana korupsi KUR Rp 25 M jadi buron Kejati Jabar sejak 2016
Pemerintah siapkan KUR pada bisnis di sektor wisata
Jurus pemerintah Jokowi kembangkan sektor pariwisata jadi andalan sejak krisis 1998
Pemerintah beri subsidi Rp 11 triliun untuk KUR pariwisata
Lembaga penyalur KUR diminta jemput bola ke masyarakat