Menko Mahfud Matangkan Aturan Baru untuk Pembangunan Papua
Inpres baru ini akan memperbarui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah habis 2019.
Menko Polhukam, Mahfud Md mematangkan rancangan Instruksi Presiden terkait pembangunan di Papua. Hal ini disampaikan usai mengadakan rapat dengan beberapa lembaga dan kementerian di kantornya.
"Tadi memantapkan satu instrumen hukum, menyiapkan Inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif. Selama ini ada tim milik Bappenas khusus pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial. Ada di sini tim Hankam. Agar menjadi terpadu dan komprehensif itu disambung menjadi satu kesatuan komando," kata Mahfud, di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
Menurut dia, ini dilakukan agar pembangunan Papua tidak hanya dengan pendekatan keamanan atau militer. "Semua di bawah kendali satu otoritas tim yang dikomando Ketua Bappenas. Itu rancangan Inpresnya," jelas Mahfud.
Dia menuturkan, Inpres baru ini akan memperbarui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah habis 2019.
"Inpres 9 2017 sudah berakhir masa berlakunya. Mau diperbarui sekaligus disambung. Cuma nyambung saja fungsi sehingga koordinasi lebih menyatu, dan terarah," tutur Mahfud.
Pembangunan Papua Habiskan Banyak Dana
Dia mengungkapkan, pembangunan di Papua mengeluarkan dana yang tidak sedikit, namun hasilnya tak terlalu nampak.
"Untuk Papua, anggaran pembangunan sudah luar biasa. Tapi terasa setiap sektor jalan satu di sini, satu di sana, sehingga tidak terpadu. Sekarang lebih dipadukan. Sehingga terlihat bekasnya," ungkap Mahfud.
Senada, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardhani, mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah agar pembangunan Papua lebih baik.
"Ini melanjutkan saja bahwa salah satu fokus presiden tentang Papua adalah soal membangun kesejahteraan Papua. Membangun Papua Secara integratif, holistik, dan perspektif soal budaya, dan mengedepankan orang asli Papua," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)