Menteri Bambang minta Bappeda punya Helicopter View
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta agar pemerintah daerah memiliki helicopter view (pemetaan wilayah). Tujuannya, untuk membaca situasi lokal secara menyeluruh sehingga mampu membuat kebijakan pembangunan pendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta agar pemerintah daerah memiliki helicopter view (pemetaan wilayah). Tujuannya, untuk membaca situasi lokal secara menyeluruh sehingga mampu membuat kebijakan pembangunan pendorong pertumbuhan ekonomi.
"Bappeda harus miliki helicopter view agar bisa memetakan isu secara komprehensif dan membidik pembangunan yang paling bermanfaat bagi masyarakat," kata Bambang melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (7/10).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
Dengan adanya helicopter view, Bappeda mampu menyusun perencanaan pembangunan yang multi-sektoral guna memberikan rekomendasi strategis yang dapat berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk mengenai efektivitas pemekaran daerah.
Sebab, biaya pemekaran daerah untuk membuat organisasi pemerintahan dan sejumlah dinas baru, memakan anggaran yang sangat besar. Sehingga, pemerintah tidak memiliki dana lebih untuk membangun infrastruktur.
"Bappeda harus analitis dan memberi masukan kepada kabupaten/provinsi agar tidak berpikir pemekaran demi transfer anggaran," imbuhnya.
Selain itu, Bappeda juga harus berperan dalam mewujudkan desentralisasi ekonomi. Sebab, daerah sangat jarang menginisiasi kegiatan ekonomi karena masih mengikuti pemerintah pusat.
Dari sudut pandang administratif birokrasi, Bappeda juga harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik agar sumber daya manusia yang berkualitas tetap berkarya bagi daerah.
"Kualitas sumber daya manusia juga harus terus ditingkatkan dengan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kontribusi yang diberikan dapat berlipat ganda," jelas Bambang.
Bambang berharap, Bappeda mampu menjaga kualitas pertumbuhan dengan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat. Menurutnya, Bappeda harus fokus pada pembelanjaan anggaran untuk program dan kegiatan yang mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di dalam masyarakat.
"Bappeda seharusnya tidak hanya sekedar menjadi think tank pemerintah daerah, tetapi Bappeda juga harus bisa menentukan arah pembangunan daerah dan menjaga kecepatan pembangunan," pungkasnya.
Baca juga:
Daya saing Indonesia 2016 turun 4 peringkat, ini respons pemerintah
Ini kata Menteri Bambang soal pencapaian Tax Amnesty periode I
Misbakhun minta Jokowi keluarkan PP untuk penguatan Bappenas
Ratu Belanda ungkap PR besar Jokowi ciptakan keuangan inklusif
Ini hasil pertemuan bos Bappenas dengan Ratu Belanda selama 30 menit
Bos Bappenas beri penghargaan ke 3 unit bisnis APP Sinar Mas
Bos Bappenas beberkan strategi kejar pertumbuhan ekonomi 2017