Menteri Susi yakin PNBP sektor kelautan melonjak di atas Rp 300 M
"Dari 2015 yang turun, sekarang sudah naik padahal baru bulan Agustus."
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meyakini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan tidak stagnan dan jumlahnya bakal melebihi dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun ini kenaikan PNBP-nya luar biasa dan diharapkan bisa melonjak di atas Rp 300 miliar," kata Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/8).
-
Bagaimana cara Susi Pudjiastuti menunjukkan keakraban dengan Prabowo? Baik Prabowo maupun Susi keduanya turun langsung untuk ikut melepas tukik ke laut. Raut bahagia tampak jelas di wajah dua sosok besar tanah air ini. Setelah selesai melakukan kegiatan sosial, Prabowo dan Susi sempat bercengkrama sambil masak bersama. Keakraban keduanya sangat terlihat dalam momen spesial ini.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Kapan Sutiyoso mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol? Surat pengunduran diri Sutiyoso disampaikan pada 13 Oktober lalu.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
Berdasarkan data kementerian, realisasi PNBP dari SDA maupun non SDA kelautan hingga 23 Agustus sudah mencapai Rp 279,7 miliar dari target sebesar Rp 740 miliar.
"Dari 2015 yang turun, sekarang sudah naik padahal baru bulan Agustus. Dan ini mutlak PNBP dari kapal-kapal domestik. Tidak ada lagi kapal-kapal illegal fishing. Jadi tidak benar kalau KKP tidak menyumbangkan pendapatan negara yang mumpuni," pungkasnya.
Susi juga mengingatkan bahwa pungutan hasil perikanan bagi kapal ikan di bawah 30 GT adalah diserahkan kepada provinsi jadi yang menerima bukanlah pemerintah pusat.
"Kemudian PNBP yang katanya tidak ada peningkatan adalah tidak benar. Memang 2015 turun drastis karena kita tidak pungut untuk tahun 2015," katanya.
Hal tersebut, lanjutnya, karena pihak KKP baru melepaskan subsidi di mana selama berpuluh tahun sebelumnya kapal di atas 30 GT mendapat subsidi BBM sebanyak 1,2 juta kiloliter.
Sebelumnya, sejumlah fraksi dalam rapat Badan Anggaran DPR RI pada 14 Juli 2016 mempertanyakan realisasi PNBP KKP pada paruh pertama pada tahun 2016 yang ternyata jauh dari target.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak KKP dapat mengeluarkan kebijakan yang benar-benar membangun iklim usaha sektor perikanan di Tanah Air.
"Kiara mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun iklim usaha perikanan nasional dengan jalan memperbaiki kinerja regulasi perikanan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa (16/8).
Baca juga:
Nelayan kerap alami perampokan pakai senpi laras panjang di Karimata
Menteri Susi tenggelamkan 60 kapal pencuri ikan, ini penampakannya
Di HUT RI, Susi mau rakyat waspada bahaya laten penjajahan gaya baru
Pencurian ikan, Susi duga separuh ABK Indonesia korban perdagangan
Menko Luhut acungkan jempol untuk kinerja Menteri Susi
Menko Luhut klaim industri perikanan dibuka untuk asing masih kajian
Menengok 'kejamnya' kebijakan Amerika tolak hasil laut Indonesia