Moeldoko sebut revisi perpres pencegahan korupsi beri jaminan ke investor
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2018 terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi akan membuat potensi terjadinya korupsi dalam proses perizinan berusaha dapat lebih ditekan.
Pemerintah telah menyelesaikan proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2018 terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres ini merupakan revisi dari Perpres No 25/2012.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan peraturan ini akan memberikan banyak tujuan yang hendak dicapai, salah satunya memberikan jaminan berusaha di Tanah Air.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dikhawatirkan Ganjar Pranowo tentang korupsi? Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo khawatir jika praktik korupsi menjadi budaya di pemerintahan yang dianggap sebuah kewajaran.
Dia menjelaskan, secara umum, beleid ini berfokus pada tiga hal utama yang disinyalir memiliki potensi besar terjadinya tindak pidana korupsi, yakni tata niaga dan perizinan, keuangan negara, reformasi dan birokrasi, serta penegakan hukum.
"Kita fokus pada tiga hal, tata niaga dan perizinan, keuangan negara, reformasi dan birokrasi, serta penegakan hukum. Dukungan ini untuk kepastian berusaha," kata dia dalam diskusi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/8).
Mantan Panglima TNI ini yakin kehadiran peraturan anyar ini, akan membuat potensi terjadinya korupsi dalam proses perizinan berusaha dapat lebih ditekan.
"Ini sebuah upaya dari penjabaran komitmen dan arah kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi terkait pencegahan korupsi. Perpres ini sudah dirintis dari tahun 2016 dan rampung pada Juli tahun ini,” jelas Moeldoko.
Dengan Perpres ini, KPK akan ditempatkan sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi. KPK memiliki tugas dan kewenangan koordinasi dan supervisi. Dalam menjalankan tugas KPK akan berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, PAN RB dan Kemendagri.
"Mungkin ada pertanyaan, kenapa diubah Perpresnya? Sesungguhnya, Ada 4 pokok perubahan. Selama ini terlihat di publik, fokus hanya penindakan di KPK. Sementara, pencegahan jauh lebih baik. Kalau penindakan pasti uangnya sudah hilang," tandas Moeldoko.
Baca juga:
Jokowi kesal urus izin usaha di daerah masih memakan waktu satu tahun
Menko Darmin kumpulkan menteri bahas insentif perpajakan
Genjot tingkat kemudahan berusaha RI, DJP izinkan notaris terbitkan NPWP perusahaan
Jokowi pastikan berantas pegawai nakal persulit perizinan
Menko Darmin sebut ada 31.937 aturan hambat investasi dalam negeri