Moeldoko: Tiap Satu Tahun Terjadi Penyusutan Lahan Pertanian 128 Ribu Hektar
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengakui bahwa alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius karena menyangkut ketahanan pangan. Sebab, setiap tahunnya lahan yang ada di Indonesia telah terjadi penyusutan hingga mencapai 100 ribuan hektar.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengakui bahwa alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius karena menyangkut ketahanan pangan. Sebab, setiap tahunnya lahan yang ada di Indonesia telah terjadi penyusutan hingga mencapai 100 ribuan hektar.
"Karena sekarang ini, satu sisi jumlah penduduk kita semakin banyak, pada sisi yang lain ada penyusutan luas lahan baku kurang lebih 128 ribu hektar dalam satu tahun. Ini kondisi ini harus disiasati," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor HKTI, Jakarta, Minggu (17/2).
-
Dimana program Reforma Agraria diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN? Desa Purwabakti yang terletak di Kabupaten Bogor adalah salah satu desa yang masuk dalam program Reforma Agraria.
-
Apa tujuan utama dari Reforma Agraria menurut Menko Airlangga? Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,
-
Bagaimana upaya Menko Airlangga untuk memastikan Reforma Agraria berjalan efektif dan terintegrasi? "Oleh karena itu deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan," tegas Menko Airlangga.
-
Kenapa penandatanganan MoU ini dianggap penting dalam konteks Reforma Agraria? Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Wakatobi tahun 2022 lalu untuk menghancurkan tembok ego sektoral dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
-
Mengapa Reforma Agraria menjadi program strategis nasional? Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi atensi langsung Bapak Presiden.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
Moeldoko mengakui, berbagai persoalan lahan kerap muncul sehingga menjadi isu nasional yang hangat. Adapun penyebab terjadinya penyusutan tersebut juga karena infrastruktur pertanian saat ini dinilai kurang tertangani dengan baik.
"(Infrastruktur pertanian) kurang tertangani dengan baik sehingga apa? Lahan-lahan yang ada sekarang itu kurang begitu produktif karena pengairannya tidak terencana dengan baik," kata Moeldoko.
Terkait alih fungsi lahan, pemerintah sendiri sudah menyadari akan hal tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat 150.000 sampai 200.000 hektare lahan tiap tahunnya beralih fungsi. Kementerian ATR ingin segera ada peraturan presiden (Perpres) untuk menghentikan alih fungsi lahan ini.
Sementara, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luas lahan tersisa 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare.
Baca juga:
Jokowi Disebut Satu-satunya Presiden yang Berani Lakukan Reformasi Agraria
Pemerintah Tegaskan Selektif Dalam Proses Alih Fungsi Hutan
Sebanyak 970 Ribu Hektar Lahan Hutan Telah Diverifikasi
Sertifikasi Lahan Indonesia Tertinggal 100 Tahun dari Jepang dan Korea
Lampaui Target, Pemerintah Jokowi Bagikan 9,3 Juta Sertifikat Tanah di 2018
Kubu Prabowo Kritik Infrastruktur Jokowi, Tak Sejalan Dengan Reforma Agraria