Nilai Perdagangan Karbon di Indonesia Dinilai Terlalu Murah
Forest Canmpaigner Greenpeace Indonesia, M. Iqbal menilai harga yang ditetapkan pemerintah tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan rata-rata harga perdagangan karbon dunia sebesar USD10. Bahkan di beberapa negara, harga karbon dijual mencapai USD100 per ton.
Pemerintah telah menetapkan harga nilai perdagangan karbon sebesar Rp 30.000 per ton atau sekitar USD2.Harga yang ditetapkan pemerintah tersebut dinilai sangat rendah bila dibandingkan dengan rata-rata harga perdagangan karbon dunia sebesar USD10. Bahkan di beberapa negara, harga karbon dijual mencapai USD100 per ton.
"Kalau dibandingkan negara-negara lain, ini sebenarnya kecil sekali. Hanya sekitar USD 2, kalau di negara lain ini sudah tinggi nilainya," kata Forest Canmpaigner Greenpeace Indonesia, M. Iqbal saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Minggu (21/11).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan oleh kera ekor panjang di Desa Cikakak? Puluhan kera ekor panjang itu menyerbu pemukiman dan membuat warga resah. Mereka bertengger di atap-atap rumah warga untuk mencari makan. Selain merusak atap rumah, kawanan monyet ini juga menjarah makanan di warung-warung.
Dia menjelaskan, pajak karbon sebenarnya hanya meningkatkan beban bagi pemberi emisi. Dia pun menyangsikan efektivitas pengenaan pajak karbon bila nilai perdagangan karbon hanya USD2 per ton. Apalagi, yang menjadi subjek pajak karbon merupakan konsumen yang menghasilkan emisi, bukan produsen yang menghasilkan produk emisi seperti batubara.
"Ini belum tentu akan menekan emisi karbon, satu sisi penekanan ini hanya pada konsumen bukan produsen," kata Iqbal.
Harga karbon yang terlalu rendah ini juga sulit diubah, sebab telah ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. "Ini kan produk undang-undang, sulit juga mengubahnya. Padahal paling tidak seharusnya diatur tidak jauh dari rata-rata harga karbon dunia sekitar USD 10," tuturnya.
Namun, rendahnya harga karbon ini menurut Iqbal bisa disiasati dengan menerapkan skema pajak progresif. Semakin besar perusahaan menghasilkan emisi, maka sanksi berupa pajak yang dibayarkan akan lebih tinggi. Sehingga tujuan pemerintah menekan emisi karbon dengan pajak karbon bisa lebih efektif.
Catatannya, pengenaan pajak karbon ini dilakukan secara berkeadilan. Artinya harus bisa membedakan industri besar dan industri kecil seperti UMKM. "Nah kalau mau karbon tax ini menggunakan sistem progresif, jadi semakin tinggi emisi yang dikeluarkan, dendanya ini bisa lebih tinggi," kata dia.
Baca juga:
Mengenal Pajak Karbon yang Bakal Diterapkan April 2022
Jalankan Putusan Citizen Lawsuit, Pemprov DKI Luncurkan Website Jakarta Rendah Emisi
Harga Karbon Terlalu Murah akan Timbulkan Praktik Greenwashing
Tekan Emisi Karbon, Pemerintah Setop Izin Pembangunan PLTU Baru di RI
Kadin Sebut Batubara Masih Punya Peluang dalam Program Bebas Emisi
Pemerintah Siapkan Kebijakan Insentif Pajak Otomotif Berbasis Emisi