OJK: Rasio tabungan terhadap GDP Indonesia kalah dibanding Filipina
OJK: Rasio tabungan terhadap GDP Indonesia kalah dibanding Filipina. Terwujudnya kemandirian finansial Indonesia saat ini terkendala sejumlah tantangan. Tidak adanya kemandirian finansial membuat pembangunan Indonesia terus bergantung pada utang asing. Nilai tabungan Indonesia terhadap GDP hanya 34,8 persen.
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Haddad mengatakan, terwujudnya kemandirian finansial Indonesia saat ini terkendala sejumlah tantangan. Tidak adanya kemandirian finansial membuat pembangunan Indonesia terus bergantung pada utang asing.
"Dengan pembangunan yang sedang gencar kita ingin mewujudkan kemandirian dalam aspek financial. Dapat kita capai melalui mobilisasi dana baik domestik maupun internasional semaksimal mungkin," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (31/10).
Sayangnya, lanjut Muliaman, optimalisasi tersebut saat ini masih menemui kendala. Kendala tersebut berupa rendahnya nilai tabungan Indonesia terhadap Gross Domestic Product (GDP) yang hanya 34,8 persen.
"Jumlah ini jauh lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura yang 49 persen atau Filipina yang 46 persen," tuturnya.
"Rumah tangga paling rendah hanya sebesar 5,2 persen, sementara paling tinggi 12,6 persen. Ratio tabungan ini tidak cukup dalam mendukung investasi kita dalam pembangunan," tambahnya.
Dikatakan Muliaman, setidaknya nilai tabungan Indonesia terhadap GDP berada di kisaran 40 persen. Angka tersebut sudah cukup ideal dalam menstimulus percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Pengalaman Jepang pada tahun 70-an saat itu sedang giat-giatnya membangun, rasio tabungan terhadap GDP mereka sebesar 40 persen sehingga pertumbuhan mereka sangat baik. Sedangkan rasio tabungan kita terhadap GDP masih rendah. Kebutuhan ini akhirnya harus ditutupi dengan hutang," tandasnya.
Baca juga:
Di 2016, pasar modal Indonesia cetak sejumlah rekor
Bos OJK sebut program inklusi keuangan solusi pengentasan kemiskinan
OJK: Tax Amnesty buat IHSG menguat 16,8 persen
OJK sebut keuangan syariah jadi salah satu alat atasi kemiskinan
Fintech dipercaya bakal dongkrak literasi keuangan nasional
Ini persiapan OJK kawal perkembangan Fintech di Tanah Air
OJK: 95 persen dana repatriasi Tax Amnesty masih di perbankan
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.