Pagu Anggaran Kementerian PANRB di 2021 Sebesar Rp277,7 Miliar
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PNRB), untuk membahas Pembicaraan Pendahuluan dan pembahasan RAPBN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PNRB), untuk membahas Pembicaraan Pendahuluan dan pembahasan RAPBN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pagu indikatif Kementerian PANRB di 2021 sebesar Rp277,7 miliar. Dengan rincian sebesar Rp44,68 miliar untuk program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN untuk KASN.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Selain itu, sebesar Rp93,39 miliar untuk program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN Kemenpan RB, dan Rp139,63 miliar untuk dukungan manajemen.
Sementara itu, tema dan fokus pembangunan RKP 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
"Kemenpan RB dituntut untuk berperan dalam menopang fokus pembangunan ini melalui reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik dan tentunya ini sejalan dengan visi misi bapak presiden, sesuai tugas dan fungsi kementerian PANRB yang dimandatkan dalam Perpres 68/2019 tentang organisasi kementerian negara," papar Tjahjo, Selasa (23/6).
Dia menjelaskan, KemenpanRB memiliki dua program yaitu kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN dan program dukungan manajemen.
"Memang alokasi program terkait dengan kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN memang masih kecil anggarannya, tapi karena kondisi keuangan kita, kami juga sangat memahami kemudian dukungan manajemen juga ada, kemudian satker KASN juga masuk di dalam anggaran yang alokasi di antaranya adalah program yang sudah disusun secara mandiri oleh KASN," imbuhnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tangani Corona, Anggaran Kementerian ESDM Dipangkas Jadi Rp6,2 Triliun
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro Ekonomi di 2021, Ini Rinciannya
KSP Minta Tambahan Anggaran Rp29 M dalam RAPBN 2021 untuk Pengelolaan Isu Strategis
Mentan Syahrul Minta Tambahan Anggaran Rp10 Triliun untuk 2021
Anggaran Kemenko Perekonomian Turun Rp16 Miliar di RAPBN 2021
Sri Mulyani Usul SPN 3 Bulan Sebagai Acuan Asumsi Makro Diganti