Pasca OTT KPK, Kemenhub gandeng kejaksaan dalam setiap proyek
"Bahwa ke depan ini kami akan meminta pengawalan kepada tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, pengawalan dari kejaksaan. Nanti kan ada tim-nya dari kejaksaan akan melakukan pengawalan."
Kementerian Perhubungan meningkatkan pengawasan pasca ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan berinisial TB oleh KPK beberapa waktu lalu. Pihak Kemenhub berjanji akan selalu melibatkan pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan dalam setiap proyek yang berjalan.
"Bahwa ke depan ini kami akan meminta pengawalan kepada tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, pengawalan dari kejaksaan. Nanti kan ada tim-nya dari kejaksaan akan melakukan pengawalan dan pengamanan dan kita sudah berkomunikasi dengan kejaksaan," ujar Pelaksana tugas Dirjen Hubla, Bay M Hasani saat perkenalan di gedung kemenhub, Senin (28/8).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Mengapa keberadaan layanan OTT menjadi ancaman bagi penyedia layanan seluler di Indonesia? Kekhawatiran tersebut muncul karena saat ini masyarakat Indonesia, semakin ketergantungan dengan layanan OTT asing, yang teknologi dan inovasinya sangat berkembang cepat. Akan tetapi, hal ini justru bukan menguntungkan, malah menjadi ancaman bagi penyedia layanan seluler di Indonesia.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Di lain hal, pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk audit investigasi terhadap proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas dan terhadap proyek-proyek lainnya.
"selain pengerukan nanti ada fasilitas pelabuhan dan kegiatan lainnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan mengirim surat permohonan kepada KPK untuk memberi pendampingan terhadap anak buahnya yang kena OTT. Selain itu, Menhub Budi juga akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi melaporkan kejadian tersebut.
"Kami hari ini juga akan berkirim surat, melapor ke Presiden Jokowi. Dan kita juga akan mengirimkan surat untuk menyampaikan ke KPK untuk lakukan pendampingan baik kasus ini atau dengan yang lain agar tak terjadi lagi," ujar Menhub Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (24/8).
Baca juga:
Kemenhub tunjuk pejabat pelaksana tugas tiga direktur jenderal
Menhub minta semua pemangku kepentingan lebih peduli keselamatan jalan
Kemenhub dukung KPK investigasi proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas
Menhub Budi sebut pembangunan LRT Palembang sudah 55 persen
Menhub Budi sebut Bandara Kulon Progo sudah perhitungkan potensi tsunami