PDI-P: Kenaikan BBM jadi dalih pemerintah selamatkan anggaran
Fraksi Demokrat justru melihat, jika BBM tidak dinaikkan sama saja mendukung penyelundupan.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan dalih pemerintah menyelamatkan anggaran negara, bukan menyelamatkan masyarakat miskin.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, beban APBN atas subsidi BBM merupakan tanggung jawab negara karena sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 33. Atas dasar itu pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Bagaimana PNM memberdayakan nasabah? PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
"Sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air dan seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi BBM itu juga hak rakyat. Jangan dianggap biaya dan beban negara," ujar Aria Bima dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6).
Fraksinya juga menolak postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP 2013). Menurutnya, anggaran untuk BBM saat ini sudah dinikmati rakyat miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 40 persen pengguna BBM bersubsidi berasal dari pengguna sepeda motor.
"Jadi BBM ini mesti diatur, tapi kami tidak setuju adanya kenaikan harga BBM bersubsidi," tegas dia.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, 70 persen anggaran subsidi dinikmati orang kaya, 10 persen dinikmati oleh orang miskin dan 20 persen dinikmati oleh penyelundup.
Menurutnya, jika ada Fraksi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi berarti mendukung aksi penyelundupan dan menyerahkan subsidi untuk rakyat.
"Jika ada penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, berarti partai tersebut mendukung adanya penyelundupan dan pro orang kaya," ujarnya.
(mdk/noe)