PDIP: Pemerintah bisa tutup anggaran subsidi dari 3 pos ini
Selama ini, potensi membengkaknya anggaran subsidi menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpendapat pemerintah bisa mendapatkan dana untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp 58 triliun tanpa harus melakukan penyesuaian harga. Selama ini, potensi membengkaknya anggaran subsidi menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait mengatakan, anggaran subsidi tersebut bisa diambil dari beberapa pos lain. Pertama ialah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 32 triliun.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
SAL biasanya digunakan untuk membiayai belanja negara pada awal tahun salah satunya gaji pegawai. Pasalnya, pada awal tahun, penerimaan negara seperti pajak atau cukai belum masuk.
"Kita tahu anggaran pemerintah itu lebih banyak untuk belanja pegawai. Bayar gaji, bayar gaji saja," kata Maruarar di Gedung DPR RI, Senin (17/6).
Selain dari SAL, lanjutnya, pos lain yang bisa di gunakan untuk subsidi BBM adalah hasil penghematan belanja di kementerian dan lembaga sebesar Rp 22 triliun. Pos lain adalah dari tambahan penerimaan negara sektor migas dan pajak.
"Kita di Komisi XI juga berhasil menaikkan penerimaan nagara bukan pajak dari minyak dan gas," tutup Maruarar.