Pejabat pajak kena OTT, Kemenkeu review proses seleksi pegawai
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berkomitmen menciptakan integritas yang baik dalam setiap sumber daya manusianya (SDM).
Kementerian Keuangan telah melakukan yang terbaik dalam tahap seleksi pegawai termasuk pejabat. Sayangnya, upaya tersebut tidak melulu mencapai hasil yang maksimal.
Terbukti, Senin (22/11) malam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berkomitmen menciptakan integritas yang baik dalam setiap sumber daya manusianya (SDM).
"Bu Ani sudah komitmen, bangun integritas buat institusi dan SDM. Sayangnya masih kejadian," ujar Hadi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/11).
Melihat kejadian tersebut, kata Hadiyanto, Kemenkeu akan melakukan review kembali terhadap proses seleksi. Kedepan, kemenkeu akan lebih ketat melakukan seleksi untuk menjaring SDM yang memiliki integritas yang baik.
"Kalau ada proses yang tidak didukung integritas dan kapabilitas kita akan review itu agar lebih baik. Kita dorong orang yang lebih baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kabar tersebut diperoleh dari sumber merdeka.com yang tidak ingin disebutkan namanya.
"Iya benar ada OTT," ujar sumber tersebut, Senin (21/11).
Informasinya, pejabat yang ditangkap merupakan eselon II. KPK juga menyita uang yang diduga digunakan untuk pengurangan pajak dari seorang wajib pajak. Juru bicara KPK Yuyuk Andrianti enggan membeberkan kabar penangkapan tersebut.
"Silakan tunggu besok akan dikonfirmasi," singkat Yuyuk.
Baca juga:
Kemenkeu sebut pelaku OTT sudah dipantau sejak lama
Sri Mulyani minta BLU optimalkan aset untuk tingkatkan pelayanan
Ada OTT di DJP, menkeu percepat pembentukan tim reformasi pajak
Menkeu soal OTT di DJP: Korupsi dan ketamakan memang harus diperangi
Menteri Sri Mulyani minta penyebar isu rush money ditindak tegas
Sri Mulyani: Sitaan koruptor diambil alih demi kepentingan negara
Sri Mulyani ingatkan potensi pengetatan likuiditas perbankan RI