Pemda Diminta Siagakan 8 Persen APBD Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di 2022
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta para kepala daerah untuk menyisihkan 8 persen dari APBD tahun anggaran 2022 untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19. Penyisihan dana tersebut bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta para kepala daerah untuk menyisihkan 8 persen dari APBD tahun anggaran 2022 untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19. Penyisihan dana tersebut bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
"Kita minta pemerintah daerah menyiagakan anggaran 8 persen dari DAU dan DBH buat siap-siap sektor kesehatan dari kemungkinan adanya lonjakan kasus," kata Suahasil dalam Webinar Prospek Ekonomi Makro dan Sektor Keuangan 2022, Jakarta, Senin (22/11).
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Suahasil mengatakan dengan menyisihkan 8 persen APBD memang akan memangkas anggaran program yang telah direncanakan. Namun hal ini lebih baik daripada tiba-tiba melakukan refocusing anggaran secara tiba-tiba.
"Ini mungkin program lain agak kepotong, tapi kalau melakukan penyisihan dia awal, nanti gak perlu refocusing lagi kalau kita diserang (Covid-19) lagi," katanya.
Di tahun ini, Suahasil menyebut sudah ada beberapa daerah yang berani mengalokasikan dana APBD sebesar 8 persen untuk menangani pandemi. Dia pun mengapresiasi tindakan cepat kepala daerah tersebut dan meminta kepala daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama di tahun depan.
"Di beberapa daerah ini sudah dipakai penganggaran 8 persen buat penangan kesehatan," kata dia.
Suahasil mengatakan selama tahun 2021, pemerintah pusat telah melakukan 4 kali refocusing APBN. Hal ini dilakukan karena terjadi beberapa kali gelombang peningkatan kasus. Khususnya pada pertengahan tahun dengan adanya penyebaran Covid-19 varian delta.
"Kalau di pemerintah pusat, tahun ini sudah 4 kali refocusing. Ini kita tidak potong-potong anggaran, tapi yang kita lakukan menggeser APBN ke sektor kesehatan," kata dia.
Suahasil memastikan tahun depan pemerintah tidak akan melakukan refocusing anggaran. Catatannya, vaksinasi bisa dioptimalkan dan mencapai kekebalan kelompok dan tidak ada lonjakan kasus yang Covid-19. Sehingga tahun 2022 bisa dilalui sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Kita berharap bisa melalui masa pemulihan ekonomi dengan tenang," kata dia mengakhiri.
Baca juga:
Per 19 November, Dana PEN Baru Terserap 66,6 Persen
ADB Setujui Pinjaman USD500 Juta untuk Pemulihan Ekonomi RI
Jawa Barat Pede Ekonomi Tetap Tumbuh Positif di 2022, ini Alasannya
Wakil Ketua Komisi XI Khawatir Kenaikan Cukai Rokok di 2022 Timbulkan PHK Massal
Sri Mulyani Soal PPKM Level 3 di Akhir Tahun: Kita Harus Tetap Waspada
Di Depan Siswa Seskoad, Luhut Klaim PMI Manufaktur Oktober Jadi Juara di ASEAN