Pemerintah akan naikkan target pendapatan migas di APBN-P 2017
Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan target pendapat minyak dan gas (migas) Indonesia dalam APBN-P 2017 mendatang. Hal ini dilakukan karena lifting minyak terus naik dan nilai tukar Rupiah masih sangat stabil.
Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan target pendapat minyak dan gas (migas) Indonesia dalam APBN-P 2017 mendatang. Hal ini dilakukan karena lifting minyak terus naik dan nilai tukar Rupiah masih sangat stabil.
"Kalau melihat lifting dan nilai tukar Rupiah ada tendensi penerimaan migas naik di APBN-P 2017," ucap Akolani saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/3).
-
Apa yang dikatakan Tito Karnavian mengenai APBD Mimika? Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Di mana BPH Migas melakukan pemantauan SPBU? "Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024.
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Apa yang BPH Migas lakukan saat kunjungan kerja di ASDP? Dalam kegiatan ini, BPH Migas mendapatkan paparan mengenai proses bisnis mulai dari pemesanan BBM subsidi ke Badan Usaha Penugasan, hingga penyalurannya ke kapal. "Pemahaman terhadap proses bisnis kapal-kapal yang menggunakan BBM subsidi ini sangat penting dan menjadi evaluasi kami nantinya, terutama area-area terkait BBM subsidi yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperbaiki kinerja pemanfaatannya untuk tahun 2024, serta meningkatkan akurasi perencanaan kuota BBM subsidi tahun 2025," paparnya.
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan kerja ke ASDP? BPH Migas melakukan kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) wilayah Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (19/9/2024).
-
Kenapa BPH Migas melakukan kerja sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya? Adapun PKS ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dan tepat volume pada Konsumen Pengguna.
Meski demikian, Askolani belum berani menyebut angka kenaikan target pendapatan migas ini. "Angkanya belum tahu, asumsi APBN-P lebih tinggi dari APBN 2017. Kalau melihat tren seperti itu," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Taslim Z Yunus mengatakan, produksi minyak Indonesia sampai akhir Januari 2017 mencapai 824.800 barel per hari di atas target APBN sebesar 815.000barel per hari.
"Sampai akhir Januari 824.800 barel per hari, di atas target APBN," kata Taslim, di Jakarta, Rabu (15/2).
Meskipun produksi minyak di atas target APBN, tetapi lifting berada di bawah target, yaitu 726.000 barel per hari. Hal ini disebabkan buruknya cuaca yang mengganggu proses lifting karena minyak yang disimpan tidak bisa dibawa dengan kapal, akibatnya tangki penyimpanan penuh.
"Lifting rendah sekitar 726.000 barel per hari, targetnya 815.000 bph, karena cuaca buruk produksi minyak di tangki belum bisa diambil," jelasnya.
Salah satu blok migas yang proses liftingnya mengalami kendala adalah Blok Cepu. Penuhnya tangki penyimpanan minyak pada blok tersebut, membuat operator yaitu Exxon Mobil Cepu Limited menurunkan produksinya. Namun, saat ini produksi minyak sudah kembali normal sebanyak 200.000 barel per hari.
"Produksi di tank 15 juta barel belum bisa dilifting itukan tinggal mengambil saja. Karena cuaca buruk di Cepu. Karena tidak bisa dilifting penuh jadi produksinya harus dikurangi, sekarang sudah normal tadinya turun jadi 170.000 sampai 190.000," pungkasnya.
Baca juga:
Tingkatkan pengelolaan APBN, Sri Mulyani lantik 41 pejabat Eselon II
Sri Mulyani bongkar bukti tak efektifnya dana desa Rp 40 triliun
Pemerintah tak punya sanksi untuk kementerian lakukan pemborosan
Menkeu: Perencanaan anggaran amburadul menggambarkan kondisi negara
Kemenkeu temukan potensi pemborosan anggaran Rp 8,7 T di 2017