Pemerintah ancam pecat pejabat daerah jika hambat proses perizinan usaha
Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Edy Putra Irawadi mengatakan, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar mempermudah investor dalam melakukan pengurusan izin berusaha. Meski demikian, dia mengakui, masih ada sejumlah daerah yang memang sulit diarahkan.
Pemerintahan Jokowi-JK terus mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Banyak hal yang dilakukan, seperti membuat sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendorong penerapan sistem perizinan online (online single submission) di pusat dan daerah.
Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Edy Putra Irawadi mengatakan, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar mempermudah investor dalam melakukan pengurusan izin berusaha. Meski demikian, dia mengakui, masih ada sejumlah daerah yang memang sulit diarahkan.
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Bagaimana Kota Tua Jakarta berkembang menjadi pusat perdagangan? Kota ini menjadi markas besar VOC di Hindia Timur dan berkembang pesat dari perdagangan rempah-rempah.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
"Memang sudah banyak sekali kesadaran daerah mengenai pentingnya memberikan kemudahan berusaha. Karena hal itu juga untuk memperkaya diri mereka sendiri kan. Walaupun sebagian besar masih harus kami kejar-kejar lah," ujar Edy di Gedung Permata, Jakarta, Senin (29/1).
Edy mengatakan, ke depan pemerintah pusat akan menjatuhkan sanksi kepada daerah yang secara sengaja menghambat pengurusan izin berinvestasi. Sanksi yang diberikan nantinya dapat berupa teguran tertulis sampai pemberhentian tetap kepada pejabat daerah.
"Ada disinsentifnya, itu sanksinya. Di undang-undang sendiri, ada sanksi yang sifatnya administratif. Artinya, pejabat yang tidak melaksanakan akan mendapat teguran, bisa teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian tetap," jelas Edy.
Edy menambahkan, untuk daerah yang menyelesaikan proses perizinan dengan cepat, pemerintah akan memberikan penghargaan (reward). Hal ini dilakukan untuk mendorong daerah yang lain mencapai prestasi yang sama.
"Artinya, akan ada reward bagi yang patuh melaksanakannya. Artinya ada penambahan, kecepatan, kelancaran, bantuan dalam arti memperoleh tambahan fiskal," tandasnya.
Baca juga:
Pengusaha: Implementasi sistem perizinan online pusat dan daerah tak semudah itu
Tingkatkan ekonomi RI, bos Bappenas berkaca pada India
Ekonomi dunia membaik, bos BI optimistis perekonomian RI capai target 5,4 persen
Mandiri Manajemen Investasi catatkan dana kelolaan Rp 51 triliun
Banyaknya Perda jadi penghambat investasi di Tanah Air