Pemerintah Cabut Aturan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan khususnya di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan mengenai pemeriksaan di sektor pasar modal, serta serta untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Kapan Bursa Berjangka Aset Kripto diluncurkan? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7).
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Kenapa harga saham bisa naik turun? Salah satu yang sering jadi dilema adalah harga saham yang begitu cepat naik turun bagaikan roller coaster. Jadi, sebenarnya apa sih penyebab harga saham bisa naik turun?
"Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2019 ini.
Pasal 2 PP ini menyebutkan, Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 25 Juni 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
Sebelumnya, Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan saat ini pasar keuangan Indonesia masih tergolong dangkal. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara peer.
"Fakta yang ada menunjukkan bahwa sektor keuangan kita relatif dangkal bila dibandingkan peer group," kata dia, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi XI Gedung DPR di Jakarta, Senin (1/7).
Salah satu fakta yang dia sebutkan adalah rasio kredit terhadap PDB yang masih rendah, yakni sebesar 37 persen. Ini lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 85 persen dan Malaysia yang mencapai 115 persen.
"Untuk pasar modal, kapitalisasi pasar saham terhadap PDB hanya sebesar 46 persen, sementara di Thailand dan Malaysia mencapai 96 persen dan 110 persen," jelas dia.
Demikian pula rasio outstanding obligasi terhadap PDB. Indonesia hanya 19 persen sementara di Thailand dan Malaysia mencapai sekitar 80 persen dan 100 persen.
Menurut dia, pendalaman sektor keuangan sangat penting untuk mendukung perekonomian Indonesia. "Pendalaman sektor keuangan menjadi sangat penting bukan hanya untuk mendukung terjadinya stabilitas ekonomi namun juga untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi," ujarnya.
"Terbatasnya sumber dana pemerintah dan domestik menyebabkan penggunaan sumber dana dari sektor swasta dan luar negeri sangat menjadi penting," tandasnya.
Baca juga:
Tiga Calon Emiten Baru Bakal Melantai di Pasar Modal, Ini Rinciannya
Resmi IPO, MNC Vision Networks Tawarkan Harga Rp 240 per Lembar Saham
IHSG Melonjak 0,23 Persen Selama Sepekan
Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009
SMF Terbitkan Obligas PUB V Tahap I Senilai Rp2 Triliun