Pemerintah Diminta Siapkan Strategi Penuhi Kebutuhan Migas
Dekan fakultas ekonomi UNAS, Suryono Efendi mengatakan, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Mengingat sampai saat ini, kontribusi energi minyak bumi pada pendapatan nasional tidak sebanding dengan import minyak bumi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang menghalangi program pemerintah khususnya di bidang Migas. Sikap tegas tersebut dinilai wajar, lantaran kebutuhan migas dalam negeri sampai saat ini masih ditopang melalui impor.
Dekan fakultas ekonomi UNAS, Suryono Efendi mengatakan, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Mengingat sampai saat ini, kontribusi energi minyak bumi pada pendapatan nasional tidak sebanding dengan import minyak bumi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Hal ini terjadi karena kebutuhan BBM dalam negeri hanya mampu dipenuhi oleh pemerintah tidak lebih dari lima puluh persen saja," katanya dalam seminar nasional yang diselenggarakan Amru Syndicate bersama Rumah Energi bertajuk 'Kuasai Sektor Energi Mulai Sekarang', Selasa (12/11).
Sementara itu, Pengamat Energi Hari Apriatno mengungkapkan, pemerintah perlu mendukung upaya berdikari dalam sektor migas. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan anggaran hingga mencukupi untuk berkembangnya para ilmuwan.
"Tanpa dukungan dan keberpihakan yang nyata itu sulit diharapkan terciptanya lompatan kemajuan ilmu dan teknologi di Indonesia," tegasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan pengamat kebijakan publik IBSW, Nova Andika. Dia menerangkan, keberpihakan terhadap kebijakan publik berorientasi kepada pelayanan orang banyak harus ditunjukkan oleh pemerintah dalam berbagai regulasi.
"Perlu stimulasi dan dorongan dari pemerintah agar tercipta kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersamaan dalam menangani masalah bersama," ujarnya.
Sedangkan, Pengamat Global Institute, Hendrajit mengatakan, energi security mutlak harus dimiliki oleh negara manapun dan sampai kapan pun. "Dalam membahas energi security, kata kuncinya adalah 4-A, yaitu availability, accessibility, acceptability, affordabillity," tutupnya.
Jokowi Siapkan Strategi
Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia sudah berpuluh tahun menanggung masalah defisit neraca berjalan dan perdagangan. Presiden memastikan telah menyiapkan sejumlah strategi penyelesaian untuk mengatasinya dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
"Sekali lagi saya sampaikan dalam rapat internal, jangan ada yang coba-coba halangi saya dalam selesaikan masalah yang tadi saya sampaikan. Pasti akan saya gigit dengan cara saya," ujarnya saat kongres Partai Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11).
Presiden Jokowi menekankan solusi mengatasi defisit tak lain dengan menekan impor dan menggenjot ekspor. Impor minyak akan dikurangi dengan penerapan biodiesel. Produksi migas dalam negeri bakal ditingkatkan.
"Saya sampaikan, saya tidak mau impar impor terus," tegas Presiden Jokowi.
(mdk/azz)