Pemerintah Dinilai Kurang Sigap Tangani Virus Corona di Tanah Air
Selain kegagapan, penanganan virus corona juga turut dikuasai ego sektoral di masing-masing institusi. Nihayatul lantas mencontohkan pembentukan Satgas, di mana beberapa instansi saling berebut kursi untuk jadi pemimpin dalam penanganan virus corona.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengkritik pemerintah yang dinilainya kurang sigap dalam penanganan virus corona atau Covid-19. Dia menganggap pemerintah tak bisa banyak bertindak dalam menangani pandemi yang kini terus menggerogoti masyarakat Indonesia.
"Harus kita akui pemerintah gagap dalam menangani virus corona," cibir dia dalam sesi teleconference bersama Hipmi, Jumat (20/3).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
Selain kegagapan, penanganan virus corona juga turut dikuasai ego sektoral di masing-masing institusi. Nihayatul lantas mencontohkan pembentukan Satgas, di mana beberapa instansi saling berebut kursi untuk jadi pemimpin dalam penanganan virus corona.
"Awalnya mau buat Kemenkes, lalu Kemenko PMK. Lalu keluar Perpres itu di-handle BNPB. Padahal kita tahu BNPB tak punya keahlian dalam kesehatan, fokusnya adalah banjir," kata dia.
"Nah ini yang membuat kita di DPR kaget juga BNPB jadi leading sektornya. Kita takutnya malah jadi enggak fokus," dia menambahkan.
Kebijakan Work From Home
Contoh lainnya, Nihayatul menyoroti kebijakan Work From Home (WFH) dan sekolah dari rumah sebagai bentuk social distancing guna mencegah virus corona. Dia menyatakan aturan tersebut belum disosialisasikan secara jelas, sehingga banyak masyarakat yang salah mengartikannya.
"Misal sekolah diliburkan 14 hari. Timbul pertanyaan, kenapa 14 hari? Itu yang belum disosialisasikan. Di saat yang sama mal, tempat nongkrong, tempat wisata tetap buka. Akhirnya bukan Work From Home, malah liburan," ungkap dia.
Oleh karenanya, dia menyarankan pemerintah agar memberi penjelasan rinci kepada masyarakat terkait penanganan virus corona. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tenang dan tidak panik.
"Yang paling penting sosialisasi. Harusnya dari awal sudah ada imbauan. Misalnya Korea Selatan yang tiap dua jam sekali ada SMS blast soal penanganan (corona). Harusnya di Indonesia dari awal juga seperti itu," imbuh Nihayatul.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)