Pemerintah Jokowi bentuk otoritas khusus kelola dana utang KA Jakarta-Surabaya
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan arahan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, ada potensi dana swasta dari beberapa negara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut.
Pemerintah Jokowi-JK akan membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana pinjaman pembangunan proyek kereta api Jakarta-Surabaya lantaran adanya potensi dana swasta dari Jepang.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan arahan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, ada potensi dana swasta dari beberapa negara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut.
-
Di mana ekspedisi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo dilakukan? Ekspedisi itu diprakarsai oleh Abdul Kholik sendiri, dengan menyusuri sejumlah bekas jalur baik yang relnya masih tersisa maupun telah berubah jadi pemukiman penduduk.
-
Dari mana Prabowo dan Jokowi memulai perjalanan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Prabowo naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Jokowi dari Stasiun Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menuju Stasiun Halim Jakarta Timur.
-
Siapa yang melakukan kunjungan ke SPBU di rute Jakarta-Bandung? Guna memastikan hal tersebut, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro melakukan kunjungan ke sejumlah sarana dan fasilitas Pertamina yang akan dilalui oleh pemudik pada rute Jakarta-Bandung.Sejumlah fasilitas tersebut antara lain SPBU rest area KM 57 A Tol Jakarta-Cikampek, SPBU rest area KM 88 A dan SPBU 34.402.27 Bandung.
-
Siapa yang mencobai kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Jokowi? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
-
Kapan jalur kereta api Jogja-Bantul ditutup? Karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, PJKA akhirnya menutup jalur tersebut pada tahun 1973.
-
Bagaimana cara Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta dikawal? Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan.
"Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN," katanya dikutip Antara, Senin (29/1).
Budi menjelaskan, yang menawarkan dana tersebut adalah Jepang, tetapi diberikan kepada badan swasta mereka. Nantinya, pemerintah Indonesia akan membentuk otoritas khusus yang akan menerima dan mengelola pinjaman tersebut untuk direalisasikan dalam proyek.
"Itu nanti akan dibangun semacam otoritas, otoritas itulah yang akan menerima pinjaman dan berperan dalam pekerjaan-pekerjaan itu," katanya.
Menurut Budi, konsep mengenai badan otoritas tersebut masih sangat awal. Meski dia belum yakin otoritas tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan, namun bentuknya nanti dipastikannya bukan berbentuk badan usaha.
"Ini bukan badan usaha, ini otoritas, semacam korporasi, tapi saya belum riset," katanya.
Konsep dibentuknya otoritas khusus merupakan ide Menko Luhut yang mengatakan bahwa konsep pinjaman swasta dari luar negeri bisa digunakan sehingga tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian pengerjaan proyek infrastruktur juga tetap bisa berjalan dengan baik.
Konsep tersebut telah digunakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat untuk pembangunan World Trade Center (WTC). "WTC itu pakai otoritas juga, bukan pemerintah maupun swasta," pungkasnya.
Baca juga:
Menhub Budi janjikan proyek LRT ini sudah bisa beroperasi tahun depan
Menko Luhut ingin kereta sedang Jakarta-Surabaya gunakan teknologi modern
Wapres JK akan temui JICA bahas proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya
Kereta semi cepat Jakarta-Surabaya mulai dibangun pertengahan 2018
Molor, desain akhir jalur kereta sedang Jakarta-Surabaya selesai Maret 2018