Pemerintah kaji pemanfaatan hutan sosial di Jawa Barat
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wahyu Kuncoro mengatakan, lahan perhutanan di Jawa Barat sendiri presentasinya masih sedikit. Sehingga dalam proses pemberian IPHPS-nya akan dipersiapkan dan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wahyu Kuncoro, menyebut bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana akan memberikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) untuk di daerah Jawa Barat.
"Hutan sosial lagi menentukan lokasi di Jawa Barat nanti dari KLHK ya. Ini programnya sudah lama. (Yang sudah berjalan) Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat belum ada baru Muara Gembong itu ada hutan rawa ditanami dikasih udang diberi tambak," kata Wahyu usai melangsungkan rapat koordinasi terkait perhutanan nasional di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/8).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan Irjen Kementan di Manggarai Barat? Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka memantau jalannya Inseminasi Buatan (IB) di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Apa tujuan utama dari implementasi AKHLAK di BUMN? Melalui acara ini, BUMN berkomitmen nyata dalam memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong inovasi dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks di dunia bisnis.
Wahyu mengatakan, lahan perhutanan di Jawa Barat sendiri presentasinya masih sedikit. Sehingga dalam proses pemberian IPHPS-nya akan dipersiapkan dan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut.
"Ini kan udah lama programnya, jadi ini tahap-tahap berikutnya dan menentukan lokasi yang akan memberikan kemudahan akses masyarakat sekitar untuk mengelola hutan kan intinya itu," imbuh Wahyu.
"Ya ini kan kenapa ada BUMN karena melibatkan hutan-hutan Perhutani yang di Jawa. Jadi kami dari sisi perhutani yang lahannya kurang dari 10 persen itu jadi targetnya dibangun hutan kembali," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini masih dalam kajian. Salah satunya mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang akan berpotensi menerima IPHPS.
"Ya biasa sedang melihat daerah-daerah mana yang bisa dilakukan lagi program perhutanan sosial untuk mendapatkan sertifikat dan usaha apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana gitu," kata Menteri Rini.
Baca juga:
Menteri Rini soal Dirut Pertamina: Tenang saja, sebentar lagi
Pertamina siap borong minyak bagian kontraktor
Pemerintah kaji wilayah penerima izin pemanfaatan hutan sosial
Borong minyak kontraktor, Pertamina mampu pangkas impor 300.000 bph
Resmi, PGN pasok gas ke perusahaan oleochemical di Sumatera Utara