Pemerintah Masih Analisa Proyek Besar untuk Digarap Swasta
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan melibatkan swasta di proyek-proyek besar. Namun, saat ini Kementerian BUMN sendiri masih menganalisa sektor-sektor mana saja yang memang mau dikerjasamakan.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartiko Wirjoatmodjo memanggil Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani ke Kantornya, Jakarta, untuk membahas kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau public private partnership (PPP).
"Jadi sekarang tindaklanjuti bagaimana swasta yang bisa ikut masuk project mana saja dan masuk partnership antara BUMN dan swasta gitu saja," kata Shinta saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (15/1).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Bagaimana Kadin Indonesia ingin membantu pemerintah dalam menerapkan bea masuk? "Kadin Indonesia berharap jalur masuk ilegal (illegal import) yang marak menjadi jalur masuk ke pasar dalam negeri dapat ditindak dengan tegas. Kami merekomendasikan pemerintah untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal dan penertiban barang impor ilegal yang saat ini sudah berada di tengah masyarakat dengan melibatkan Kadin Indonesia beserta Asosiasi dan Himpunan," kata Juan dalam keterangannya, Rabu (3/7).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
Dia mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan melibatkan swasta di proyek-proyek besar. Namun, saat ini Kementerian BUMN sendiri masih menganalisa sektor-sektor mana saja yang memang mau dikerjasamakan.
"Sekarang kita harus kasih mereka waktu dulu untuk mengidentifikasi kira-kira project mana yang bisa ditawarkan ke swasta. Nah ini yang sekarang kita masih nunggu," kata dia.
Dengan demikian, kerjasama akan ditindaklanjuti setelah pemerintah telah menetapkan proyek mana saja yang akan digarap oleh swasta. "Setelah kita tahu project mana baru bisa kerjasama," tandasnya.
Pentingnya Swasta Garap Infrastruktur
Bank Indonesia (BI) berharap keterlibatan pihak swasta menjadi investor di proyek-proyek pemerintah semakin diperbesar. Sebab, proyek infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) dibutuhkan sebesar Rp6.000 triliun.
Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, menjelaskan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sendiri tiap tahunnya hanya sebesar Rp240 triliun atau senilai Rp1.000 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.
"Dari Rp6.000 T ke Rp1.000 T artinya kan ada Rp5.000 triliun gapnya. Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Ke depan, pihaknya berupaya keras untuk meningkatkan komitmen untuk menjalin sinergi dengan pihak swasta. "Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan. Karena berbagai pihak yang masih berpotensi di negara ini ya kita gerakkan lah," ujarnya
Adapun pihaknya mengungkapkan, sektor lain pun juga akan banyak dilibatkan pihak swasta sehingga tak terbatas pada ruang lingkup pembangunan infrastruktur semata.
"Kita harus tingkatkan di berbagai pembiayaan karena ini tidak hanya terbatas bukan saja untuk (infrastruktur) jalan tol tapi juga butuh energi dan macam-macam, tentu ini memerlukan peran swasta juga," kata dia.
(mdk/azz)