Pemerintah masih kaji skema baru pengadaan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengakui wacana terkait program penyediaan rumah dengan uang muka atau DP 0 persen untuk para abdi negara tersebut secara teknis masih menjadi bahan kajian sampai saat ini.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tengah menyiapkan skema baru terkait pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengakui wacana terkait program penyediaan rumah dengan uang muka atau DP 0 persen untuk para abdi negara tersebut secara teknis masih menjadi bahan kajian sampai saat ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
"Selama ini, Ditjen Penyediaan Perumahan sudah melakukan itu tiap tahun. Dengan anggaran terbatas, kita juga sudah membangun rumah untuk TNI dan Polri sampai 2016," terangnya di Rusun Sewa Lansia di Cibubur, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Khusus pada 2017, sambungnya, anggaran pembangunan rumah diperuntukkan bagi PNS yang berada di kawasan perbatasan negara, seperti para tenaga medis, tenaga lapas hingga pekerja imigrasi.
Pihaknya kini tengah mempersiapkan skema penyediaan perumahan untuk ke depan, termasuk rencana untuk melibatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di dalamnya. "Sedang disiapkan scheme-nya sama Ditjen Pembiayaan Perumahan, apakah nanti akan melibatkan Tapera. Mungkin tunggu dalam waktu dekat," ucap dia.
Saat ditanya soal harga rumah yang akan ditawarkan kepada PNS, TNI dan Polri tersebut, Khalawi menjawab, dia belum mengetahuinya secara pasti, lantaran rancangan skema masih belum final.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyebutkan, harga rumah untuk PNS, TNI dan Polri diusulkan Rp 300 juta sampai Rp 400 juta, dengan cicilan Rp 3,8 juta per bulan tanpa uang muka alias DP.
Khalawi pun kembali belum bisa memastikan, berapa total jumlah rumah yang kelak akan pemerintah sediakan untuk PNS, TNI dan Polri.
"Nanti kita bicarakan dengan Kemenpan, TNI, Polri, juga Kemendagri. PNS kan ada yang di daerah juga, bukan hanya di pusat saja. Jadi kita harus buat skema yang pas," tukas dia.
Reporter:Maulandy Rizki Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
DI REI Expo, pengembang ini tawarkan rumah harga Rp 130 juta di Tangerang
Melihat kenyamanan rusunawa khusus lansia di Cibubur
Aksi lansia bermain angklung
Pemerintah andalkan swasta atasi backlog perumahan
PUPR resmikan rusunawa untuk para lansia di pinggiran Jakarta