Pemerintah targetkan 7 juta lahan tersertifikasi tahun depan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan melakukan sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 7 juta pada 2018. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan target sertifikasi lahan tahun ini sebesar 5 juta.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan melakukan sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 7 juta pada 2018. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan target sertifikasi lahan tahun ini sebesar 5 juta.
"Tahun ini pemerintah sertifikasi 5 juta tanah dan nanti 2018 menjadi 7 juta," ujar Sofyan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).
Sofyan mengatakan, program sertifikasi lahan merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan akses pada masyarakat kecil supaya memiliki legal dokumen terhadap asetnya.
"Tahun ini pemerintah sangat serius memberikan akses kepada masyarakat, terutama mereka orang kecil yang tidak dokumen terhadap aset mereka," kata Sofyan.
Sampai saat ini, total sertifikat aset di Indonesia baru mencapai 46 juta dari total 126 juta yang harus disertifikasi. Angka 46 juta tersebut juga sebagian besar hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses ke perbankan.
"Itu masih rendah, banyak sekali yang tidak bisa akses ke perbankan, oleh sebab itu pemerintah menyadari sangat penting," ungkap dia.
Pemerintah telah menerbitkan 250.000 sertifikat lahan. Dalam waktu dekat diharapkan mampu menerbitkan 1,3 juta sertifikat lahan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berharap masalah sengketa lahan yang kerap terjadi di masyarakat dapat ditekan dengan kepemilikan dokumen legal.
"Dengan memberikan sertifikat semua orang dapat menunjukan bukti aset. Lalu sertifikat membuat peace of mind bagi masyarakat, bahwa aset yang tidak punya title adalah aset yang mati, sedangkan aset punya title itu adalah aset yang baik, makanya program ini baik," pungkasnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Siapa yang meminta percepatan sertifikasi tanah? Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Kapan Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Tegal? Bertempat di Gedung Olahraga Indoor Tri Sanja, Raja Juli menyerahkan 500 sertifikat tanah yang terdiri dari 495 sertifikat tanah rakyat dan 5 sertifikat wakaf. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli mengatakan, proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Di mana Jokowi membagikan sertifikat lahan dan memberikan hadiah sepeda? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
Baca juga:
Jokowi: RI masih urusi tanah saat negara lain menatap luar angkasa
Bos BPN ungkap ada 3.700 hektar ladang garam tak produktif di Kupang
Dari 2,74 juta bidang, baru 39 persen tanah di Jatim bersertifikat
Jokowi janjikan tahun 2019 semua tanah di Bali sudah bersertifikat
Jual lahan negara p 16 M, Bupati Takalar jadi tersangka korupsi
2018, Pemerintah fokus sertifikasi tanah di Papua