Pengamat ini sebut sudah saatnya Premium dihapuskan di RI
"Keberadaan BBM RON rendah juga seperti menjual harapan kepada masyarakat. Masyarakat bermimpi bisa berhemat dengan Premium, namun sesungguhnya BBM RON rendah lebih boros dan berdampak negatif pada mesin. Penggunaan Premium seperti membohongi diri sendiri."
Pengamat otomotif, Bebin Djuana menyebut bahwa sudah saatnya pemerintah menghapuskan bahan bakar minyak (BBM) Research Octane Number (RON) atau beroktan rendah, seperti Premium karena tidak sesuai dengan kondisi mesin saat ini.
"Keberadaan BBM RON rendah juga seperti menjual harapan kepada masyarakat. Masyarakat bermimpi bisa berhemat dengan Premium, namun sesungguhnya BBM RON rendah lebih boros dan berdampak negatif pada mesin. Penggunaan Premium seperti membohongi diri sendiri. Maka, sebaiknya pemerintah menghapus saja," kata Bebin dikutip dari Antara, Minggu (7/1).
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
Dalam pandangan Bebin, penghapusan BBM RON rendah menuju BBM berkualitas tidak bisa ditawar lagi. Terlebih, sebenarnya kebijakan seperti itu sudah harus dilakukan sejak awal 2000-an. Namun, karena pemerintah bersikap setengah hati yang antara lain karena faktor politis, maka peralihan tersebut belum juga dilakukan sampai saat ini.
Menurut Bebin, mesin kendaraan berrmotor keluaran terbaru, memang tidak diperuntukkan bagi BBM RON rendah seperti Premium.
"Jika dipaksakan, maka akan memunculkan banyak masalah. Karena pembakaran tidak sempurna, maka mesin akan menjadi mengelitik, tenaga berkurang, dan membuat mesin tidak awet. Kesannya murah dan hemat, tetapi sebenarnya sangat merugikan pengguna," kata Bebin.
Dia pun menyikapi positif tren yang sekarang berkembang, di mana terjadi penurunan konsumsi Premium dalam beberapa bulan terakhir. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa konsumen sudah mulai cerdas memilih BBM.
Mengenai keunggulan BBM RON tinggi seperti seri Pertamax, Bebin mengibaratkan seperti 'makanan bergizi' bagi kendaraan. Kalau BBM yang dipakai berkualitas, maka performa dan keawetan mesin juga sangat terjaga.
Karena itu pula, kata dia, maka tidak menjadi persoalan ketika kendaraan keluaran lama pun menggunakan Pertamax. "Bahkan, untuk kendaraan tahun 70-an pun tidak masalah. Malah bagus kan. Kan kualitas 'gizinya' semakin baik," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Syafruddin juga mendukung penghapusan BBM yang memiliki RON rendah.
Selain berdampak negatif bagi mesin kendaraan bermotor, kata dia, BBM RON rendah juga berakibat buruk terhadap lingkungan hidup dan kesehatan.
"Karena pembakaran tidak sempurna, maka BBM RON rendah akan menghasilkan emisi sangat tinggi. Selain itu, juga akan menghasilkan karbonmonoksida dan nitrogen dioksida yang juga tinggi," kata Syafruddin.
Bagi kesehatan, kata dia, hidrokarbon sangat berbahaya karena bisa memicu kanker. Sedangkan karbon monoksida bersifat racun dan nitrogen dioksida dapat memicu penyakit paru-paru.
Dari aspek teknis, lanjut Syafruddin, BBM RON rendah juga tidak sesuai lagi dengan standar kendaraan bermotor saat ini.
Di tengah kebijakan pemerintah dalam menerapkan standar emisi Euro-4, ternyata BBM RON rendah pun sudah tidak sesuai bagi standar emisi Euro-2.
Kendaraan dengan standar Euro-2 tersebut, lanjut Syafruddin, minimal memilki Compression Ratio (CR) 9:1. Dia pun mencontohkan, untuk sepeda motor matic sudah 9,5:1. Bahkan, mobil low cost green car (LCGC) seperti Datsun Go, Datsun Panca, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, pun memiliki rata-rata CR 10:1.
"Untuk kendaraan dengan CR minimal 9:1 tersebut, harus diisi BBM dengan RON minimal 92. Jadi kalau diisi BBM berkualitas rendah, maka kendaraan tersebut akan rusak. Belum lagi, tingkat keborosan yang mencapai 20 persen," ucapnya.
Baca juga:
Permintaan konsumen, pengusaha SPBU bakal kurangi tangki BBM premium
Dari DPRD DKI sampai DPR RI kritik Ahok soal penghapusan Premium
YLKI sebut rencana Ahok hapus Premium dari Jakarta tak akan efektif
Setop pasok premium di Jakarta, Pertamina tunggu restu menteri ESDM
Wacana hapus premium di DKI, Ahok bakal paksa pemotor naik bus