Pengamat: KKP Harus Beri Kepastian Usaha Budidaya Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu memberikan kepastian usaha bagi budidaya perikanan. Kepastian tersebut di antaranya seperti menentukan zonasi mana di suatu daerah di Tanah Air yang benar-benar bisa dijadikan sebagai kawasan produksi budidaya perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu memberikan kepastian usaha bagi budidaya perikanan. Kepastian tersebut di antaranya seperti menentukan zonasi mana di suatu daerah di Tanah Air yang benar-benar bisa dijadikan sebagai kawasan produksi budidaya perikanan.
"Hadirkan kepastian usaha bagi pelaku budidaya perikanan, terutama menyangkut penataan ruang," kata pengamat perikanan, Abdul Halim seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/10).
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Abdul Halim menjelaskan bila telah ada kepastian dalam penataan zonasi ruang untuk budidaya perikanan, maka langkah selanjutnya adalah menyediakan laboratorium berstandar baik untuk mendukung aktivitas perikanan budidaya, khususnya di daerah yang menyumbang produksi signifikan untuk komoditas perikanan budidaya.
Sebagai informasi, peraturan daerah atau perda mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di 34 provinsi di Indonesia ditargetkan rampung paling lambat awal 2020.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Rabu (11/9), mengatakan hingga saat ini telah ada 22 provinsi yang telah memiliki perda tersebut.
"Kita kejar tahun ini sampai paling tidak awal tahun depan (2020) 34 provinsi sudah bisa selesai," katanya.
Menurut Brahmantya, RZWP3K menjadi dasar bagi BUMN, swasta atau pihak tertentu bisa memanfaatkan ruang laut untuk kebutuhan investasi.
Melalui RZWP3K pula, perizinan awal seperti izin penetapan lokasi dan izin mengenai lingkungan bisa didapatkan. "Baru setelah dapat izin lokasi dan lingkungannya, bisa dikelola lautnya sesuai aturan," katanya.
Brahmantya mendorong daerah yang belum menyusun RZWP3K untuk segera merampungkannya. Bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang baru ditetapkan Mei lalu, serta peraturan turunannya, diyakini akan dapat mempercepat proyek-proyek di wilayah strategis nasional sekaligus menjadi dasar pemberian insentif bagi pelaku usaha.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dengan capaian yang dihasilkan sektor perikanan budi daya nasional yang dinilai berjalan dengan baik dan berdampak langsung terhadap perekonomian warga.
"Jika kita lihat produksi perikanan budidaya di Indonesia, pada tahun 2019 triwulan I tercatat naik sebanyak 3,03 persen atau sebesar 4,65 juta ton dibandingkan dengan tahun 2018 triwulan I sebesar 4,56 juta ton. Dan jika dibandingkan dengan waktu yang sama, produksi perikanan tangkap hanya mencapai 1,9 juta ton," kata Fakhry.
Baca juga:
Edhy Prabowo Kumpulkan Para Dirjen Bahas Masalah Internal KKP
Belum Tercapai, Susi Pudjiastuti Ingin Edhy Prabowo Bangun 10 Politeknik per Tahun
Susi Pudjiastuti Pesan Jaga Perpres 44/2016, Kapal Asing Tak Boleh Tangkap Ikan RI
VIDEO: Susi Nilai Edhy Prabowo Orang Terpercaya Jabat Menteri KKP
Tanggapan Menteri Edhy Prabowo soal Kawasan Konservasi Teluk Benoa
Momen Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan
Tangis Susi Pudjiastuti Pecah Saat Berpisah di Kementerian KKP