Penggunaan gas bisa hemat Rp 900 miliar dari konsumsi BBM
Gas Indonesia selama ini justru banyak diekspor karena di dalam negeri belum ada infrastruktur.
Perusahaan Gas Negara (PGN) secara tidak langsung menyatakan ikut berperan menghemat anggaran negara. Sebab, pemanfaatan gas disebut-sebut berhasil menghemat Rp 900 miliar biaya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) per tahun.
Karena itu perseroan gencar menggenjot pasokan gas salah satunya pembangunan FSRU Lampung. Kepala Humas PGN Ridha Ababil mengatakan, konsumsi gas yang masih rendah di Indonesia disebabkan rendahnya kuantitas kepemilikan infrastruktur.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Kenapa BPH Migas melakukan kerja sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya? Adapun PKS ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dan tepat volume pada Konsumen Pengguna.
-
Di mana BPH Migas melakukan pemantauan SPBU? "Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024.
-
Kapan kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya ditandatangani? Momentum penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
"Gas Indonesia selama ini justru banyak diekspor karena di dalam negeri belum ada infrastruktur," ujarnya saat ditemui di Cilegon, Banten, Jumat (9/5) malam.
Dia menuturkan, pembuatan FSRU Lampung yang menelan biaya USD 250 juta ini, bertujuan menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui ketahanan energi. Indonesia perlu mulai memaksimalkan sumber energi baru dan tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) yang justru lebih mahal.
"Bayangkan jika uang yang dihabiskan untuk impor bisa diberikan kepada penduduk Indonesia, pasti efeknya positif," tuturnya.
Gas FSRU Lampung ini, tambahnya, akan disalurkan melalui pipa distribusi Lampung untuk berbagai sektor mulai dari listrik, UKM, rumah tangga, dan transportasi.
Dia mencontohkan, kebutuhan gas bumi di Lampung sekitar 30 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Di mana satu MMSCFD gas bumi setara dengan 28.000 liter BBM per hari, dan dapat digunakan untuk kebutuhan pembangkit dengan kapasitas setara 4-5 MW.
"Semoga pemerintah bisa menetapkan harga kompetitif untuk gas bumi. Sehingga daya saing nasional bisa terangkat," jelasnya.
Baca juga:
PGN rogoh USD 250 juta buat FSRU Lampung
Pertamina dan PGN diinstruksikan bangun infrastruktur gas
Ide akuisisi gagal, Dahlan sebut sebulan terakhir dirinya bodoh
Cocok buat rumah tangga tidak bagi usaha
Pilih gas bumi ketimbang elpiji