Pengusaha Keluhkan Proses Investasi di Kementerian Perhubungan Berbelit-belit
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, saat ini sebenarnya banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di sektor perhubungan ini. Hanya saja mekanismenya masih terlalu panjang dan berbelit-belit.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk membuat sebuah badan di instansinya khusus guna mengurusi proyek-proyek perhubungan yang bisa dikerjasamakan dengan swasta. Salah satu skema yang bisa ditawarkan yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, saat ini sebenarnya banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di sektor perhubungan ini. Hanya saja mekanismenya masih terlalu panjang dan berbelit-belit.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
"Kita harap Kemenhub ada badan tersentralisasi sehingga dia bisa fokus menyiapkan pelaksanaan tender dan segala macam terkait proyek KPBU. Saat ini kelistrikan kan sudah ada PLN dan sudah jalan," ucap Erwin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (20/3).
Erwin menambahkan, untuk membuat badan itu, Kemenhub diminta untuk berguru dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat ini sudah memiliki Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ).
Bagi swasta, peran BPTJ ini sangat membantu swasta dalam berinvestasi di bidang jalan tol. Selain mampu mempermudah tahapan regulasi, juga mempersingkat waktu mulai dari perizinan, tender hingga memulai proyeknya. "Saat ini di Kemenhub masih dikelola oleh masing-masing dirjen jadi tidak fokus," tegas Erwin.
Menanggapi permintaan Erwin tersebut, Sekjen Kemenhub Djoko Sasono akan mengkaji kemungkinan usulan dari Kadin tersebut.
"Kita harus lihat dulu, tapi semua itu memungkinkan. Karena memang ada mekanisme yang berbeda dan sedikit panjang kalau KPBU," jawabnya.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
SKK Migas Masih Negosiasi Terkait Nilai Investasi Blok Masela
Di Depan Calon Investor, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Stabil di Tahun Politik
Pemerintah Ajak India Jadikan Sabang Pusat Layanan Medis Bertaraf Internasional
Tawarkan 28 Proyek, Pemerintah Berikan 4 Syarat ke China
BKPM Ajak India Perluas Investasi ke Luar Jawa
Pemerintah Tawarkan 28 Proyek Senilai Rp 1.295,8 Triliun ke China