Pengusaha: Masalah biaya logistik & birokrasi sudah mendarah daging
Masalah ini membuat daya saing bangsa menjadi lemah di dunia internasional.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang juga Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, menyebut Indonesia masih menyimpan masalah besar untuk menaikkan daya saing bangsa. Masalah ini sudah berlarut-larut bahkan telah terjadi dari dulu kala.
"Pemerintahan Jokowi-JK ini terus berupaya untuk meningkatkan daya saing, masalahnya adalah infrastruktur, biaya logistik kita ini kalah dengan negara lain," ujarnya dalam sambutannya di APINDO CEO Forum, Jakarta, Senin (7/12).
-
Bagaimana cara jalan tol membantu menekan biaya logistik? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Mengapa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua sangat tinggi? Hal tersebut disebabkan sejumlah faktor. Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Bagaimana Divisi Panah memperoleh senjata dan logistik? Seluruh senjata yang dipergunakan mereka dapatkan dengan usaha sendiri atau berasal dari hasil rampasan perang. Hebatnya lagi, seluruh logistik yang diperlukan selama perang pun dihasilkan secara swadaya dari usaha perkebunan milik kader Parkindo.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena pemerintah tidak membangun infrastruktur dari dulu guna menekan biaya logistik. Pemerintah masih tersandung dan harus menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) yang selama ini dianggap sudah mendarah daging .
"Yang harus diselesaikan ada dua, biaya birokrasi, biaya logistik dan bagaimana menurunkan suku bunga kita. Izin yang begitu lamanya, begitu mahalnya, termasuk untuk korupsi itu biaya birokrasi yang harus diselesaikan," jelasnya.
Sofyan pun menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan saling menyalahkan, bukan saling merangkul guna mendukung kemajuan industri perdagangan tanah air.
"Saya melihat kita ini banyak mengeluh dan saling menyalahkan tanpa mau melihat diri sendiri, harusnya mereka saling merangkul demi mendukung kemajuan perdagangan kita," kata dia.
Senada dengan Sofyan, Ketua Umum APINDO, Haryadi Sukamdani juga menyatakan jika pemerintah harus bisa saling merangkul.
Kita harus menyatukan persepsi apapun dari pemerintah diharapkan bisa menyatukan seluruh Industri di Indonesia.," pungkasnya.
(mdk/idr)