Penyedia layanan transaksi menggunakan QR code wajib baca ketentuan BI ini
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni Panggabean, menegaskan siapapun yang akan menggunakan QR Code dalam transaksi pembayaran maka harus mendaftar terlebih dahulu ke Bank Indonesia. Eni juga mengatakan penggunaan QR Code harus memenuhi beberapa syarat.
Bank Indonesia (BI) sedang memproses usulan pembayaran PT Dompet Anak Bangsa atau Go-Pay menggunakan Quick Respon (QR) Code di merchant. Tidak hanya Go-Pay, Bank Indonesia juga memproses izin penggunaan QR Code untuk beberapa perusahaan lainnya.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni Panggabean, menegaskan siapapun yang akan menggunakan QR Code dalam transaksi pembayaran maka harus mendaftar terlebih dahulu ke Bank Indonesia.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
"Kita harus memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh pihak pihak yang menggunakan QR Code, siapa pun juga itu harus minta persetujuan kepada Bank Indonesia karena di situ terkandung dana masyarakat," ujarnya di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (18/1).
Eni mengatakan, penggunaan QR Code harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus diproses secara domestik. Kedua, harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
"Dia harus diproses secara domestik. Itu penting. Dia sesuai dengan PBI GBN, kemudian sistemnya harus aman untuk nasabahnya. Kemudian ada unsur perlindungan konsumen," jelasnya.
Eni menambahkan, apabila suatu perusahaan telah menerapkan penggunaan QR Code saat ini, maka perusahaan tersebut wajib mengikuti standard Bank Indonesia yang akan diumumkan pada waktunya.
"Seandainya di kemudian hari kita membuat suatu standard tertentu, mereka harus masuk ke standard yang akan kita buat. Dan standard itu akan kita umumkan pada waktunya. Tapi hal-hal itu harus menjadi perhatian," jelasnya.
Terkait hal tersebut, Eni belum dapat menjabarkan berapa perusahaan yang telah mengajukan izin untuk menerapkan penggunaan QR Code. "Untuk QR Code, ada banyak yang mengajukan, ada yang sudah jalan. (Perusahaan yang mengajukan) banyak dan kita terbuka untuk inovasi," tandasnya.
Baca juga:
Menteri Basuki tegaskan tak ada PHK akibat kebijakan non tunai jalan tol
Gaduh e-money di tahun ayam api
Kumpulan berita menarik seputar ekonomi di tahun 2017
Ini penyebab toko online belum juga kembali layani jasa uang elektronik
Keadaan darurat, isi ulang e-money bisa dilakukan di gerbang tol
BI janji tetap utamakan perlindungan konsumen dalam transaksi e-money
BI soal gugatan uang elektronik ditolak MA: Berita bagus buat kepastian hukum