Penyediaan irigasi jadi ujung tombak produksi pangan
Peningkatan produksi pangan selalu menjadi trending topic dalam pertanian.
Penyediaan air irigasi bagi tanaman padi menjadi salah satu kunci yang mendukung peningkatan produksi pangan. Terjaminnya penyediaan air irigasi diupayakan melalui peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mengelola atau memelihara jaringan irigasi tersier dan mencari solusi secara lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan menyangkut air irigasi yang muncul di tingkat usaha tani.
Untuk itu, penilaian kinerja dari kelembagaan P3A perlu dilakukan sebagai upaya penguatan kelembagaan petani dalam menjamin peningkatan produksi pangan.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Di mana Kementan mendukung petani untuk mewujudkan swasembada? Mentan mengatakan, Kabupaten Konawe adalah satu di antata sekian banyak daerah yang harus didorong untuk menjadi daerah penghasil pangan nasional. Dia mengatakan Konawe memiliki lahan yang subur dan air yang cukup. "Konawe harus jadi penghasil pangan terbesar di Indonesia. Mengapa demikian, sebab konawe adalah penopang pangan Sulawesi Tenggara dan bisa memenuhi kebutuhan kita karena memberi suplay ke provinsi lain yang membutuhkan," katanya.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Bagaimana Kementan dan Polri berkolaborasi untuk mendukung swasembada pangan? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia. "Kami memiliki Personil-personil yang bisa digunakan seperti Kapolda dan Gubernur, Kapolres bersama Bupati dan ada babinkamtibmas maupun Brimob yang sudah menggarap tanaman jagung. Oleh karena itu, Pak Presiden berpesan kita harus kerja keras betul menghadapi situasi ini agar masalah pangan ini bisa kita pecahkan bersama," katanya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, peningkatan produksi pangan selalu menjadi trending topic dalam pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendongkrak peningkatan produksi pangan secara signifikan.
Saat ini, penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang lebih memadai menjadi fokus dalam peningkatan produksi pangan, diantaranya melalui pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan atau pencetakan sawah baru dan penyediaan alat mesin pertanian. Dari penyediaan sarana dan prasarana tersebut, harus diakui bahwa secara kuantitas mengalami peningkatan, begitu pula dengan pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah dilaksanakan mampu memberikan kontribusi perluasan coverage area pertanaman.
"Namun saat ini, masih perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian dalam penyediaan dan pengelolaan air irigasi untuk pertanian adalah bagaimana pengelolaan, pemanfaatan serta pemeliharaan jaringan irigasi berjalan secara berkelanjutan sehingga terus berkontribusi terhadap peningkatan produksi tanaman pangan," ujar Gatot dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (20/7).
P3A sendiri telah tercatat sebagai salah satu lembaga atau kelompok petani di pedesaan yang handal dan berperan penting dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan air irigasi. Lembaga ini secara khusus mewadahi para petani yang terkait dengan tata kelola air irigasi di tingkat usaha tani sekaligus pengelolaan sumber daya air lainnya untuk meningkatkan produksi pangan dan kepentingan pembangunan pertanian pedesaan.
"Pantas jika kemudian Kementerian Pertanian (Kementan) merasakan betapa perlunya melakukan upaya penguatan atau pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air tersebut sebagai ujung tombak dalam peningkatan produksi pangan dan pencapaian swasembada pangan," tegasnya.
Pentingnya peran P3A disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2004, dimana petani diberi wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan di tingkat usahatani, sedangkan pentingnya penguatan atau pemberdayaan petani pemakai air juga tersirat dalam regulasi khusus yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa pembinaan dan pemberdayaan P3A menjadi tanggung jawab instansi pemerintah daerah yang membidangi ketahanan pangan.
Dalam hal ini antara lain adalah dinas/instansi pemerintah lingkup pertanian sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pertanian di daerah.
Selama ini, upaya pembinaan (penguatan dan pemberdayaan), perkumpulan petani pemakai air lebih diarahkan untuk menyediakan atau membagi air secara adil bagi anggotanya, mengelola atau memelihara jaringan irigasi tersier, mencari solusi secara lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan menyangkut air irigasi yang muncul di tingkat usahatani, serta meningkatkan kemampuan lembaga petani dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar termasuk pemerintah daerah atau lembaga lain untuk kepentingan petani anggota.
Menurut Gatot, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran P3A/GP3A sudah mampu melakukan pengelolaan air dalam suatu sistem irigasi yang lebih luas, seperti pemeliharaan saluran irigasi di tingkat sekunder dan primer ataupun daerah irigasi secara utuh yang pembinaan dan pemberdayaan kelembagaannya sudah mencapai pada tingkat mandiri.
"Sejalan dengan perkembangannya, Kementan memandang perlu untuk merancang indikator kinerja yang menjadi tolak ukur penilaian efektivitas pembinaan perkumpulan petani dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan," tuturnya.
Pentingnya Penilaian Kinerja Kelembagaan Petani Pemakai Air
Kemampuan dan kinerja P3A/GP3A yang sudah dibina menjadi satu kelembagaan yang berkembang dan dinamis perlu dilakukan penilaian/pengukuran. Tujuannya adalah agar pengklasifikasian dari lembaga-lembaga yang sudah ada dapat dilakukan penyesuaian tingkat dan dapat ditentukan metode pembinaan untuk masa mendatang.
Gatot memandang sistem pengukuran atau penilaian dari setiap kelembagaan mempertimbangkan beragam aspek, seperti tingkat provitas komoditi yang diusahakan (on-farm), sistem pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya, pengembangan kerjasama dan kemitraan dan pengembangan usaha produktif (off-farm), baik yang terkait dengan bisnis pertanian maupun usaha di luar pertanian yang dapat memberikan nilai tambah dan manfaat lainnya bagi petani dan lembaganya.
Salah satu bentuk pengukuran kinerja pembinaan kelembagaan petani pemakai air adalah melalui pelaksanaan lomba antar P3A/GP3A secara berkala. Lomba ini menjadi cara/sarana untuk berkompetisi antar lembaga dan menjadi ajang penilaian kinerja dari masing-masing lembaga sesuai dengan tingkatan atau kelas yang sudah ditentukan sebelumnya.
"Lomba antar P3A/GP3A juga dapat menjadi ukuran bagi pemerintah untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pembinaan yang sudah dilaksanakan. Dengan adanya kompetisi seperti ini, tentunya dapat meningkatkan motivasi bagi para petani pemakai air untuk memperbaiki lembaganya sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan kelembagaan lainnya di luar daerahnya," jelasnya.
Diharapkan pada tahap berikutnya, lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam lomba mampu menjadi pelopor dan mempengaruhi lembaga-lembaga lainnya untuk memperbaiki kinerjanya, baik dalam mendukung peningkatan produksi pangan maupun nilai tambah produk pertanian. "Hasil akhirya akan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, sekaligus menghela perekonomian wilayah pedesaan," tutup Gatot.
(mdk/sau)