Per 8 Juni, Bank Indonesia Beli SBN Senilai Rp115 Triliun
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, pembelian SBN di pasar perdana untuk APBN 2021 ini dilakukan melalui lelang utama dan lelang tambahan (GSO).
Bank Indonesia (BI) mencatat telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp115,87 triliun per 8 Juni 2021.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, pembelian SBN di pasar perdana untuk APBN 2021 ini dilakukan melalui lelang utama dan lelang tambahan (GSO).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
"Terdiri dari Rp40,41 triliun melalui lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui lelang tambahan. Untuk APBN 2020, jumlahnya Rp473,42 triliun," jelas Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/6).
Perry melanjutkan, BI juga telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp93,42 triliun per 8 Juni 2021. Sejak tahun 2020, total injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan telah mencapai Rp819,99 triliun atau sebesar 5,3 persen PDB.
"Dari sisi moneter likuiditas sangat longgar, karena memang terus quantitative easing, penambahan likuiditas," ujar Perry.
Likuiditas perbankan yang longgar, lanjutnya, tercermin pada Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi yaitu 33,67 persen dan pertumbuhan DPK sebesar 10,94 persen yoy.
"Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan arti luas (M2) yang tumbuh masing-masing 17,4 persen dan 11,5 persen pada April 2021 secara yoy," jelas Perry.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BI: Transaksi Digital Banking Meningkat 60 Persen Selama Pandemi
Survei BI: Pekan Kedua Juni 2021 Masih Deflasi 0,09 Persen
Survei BI: Indeks Penjualan Eceran Meningkat di April 2021
Securities Crowdfunding Diharapkan Buka Akses Pembiayaan untuk UMKM
Survei BI: Indeks Keyakinan Konsumen Mei 2021 Naik Menjadi 104,4
Akhir Mei 2021, Cadangan Devisa Negara Turun Menjadi USD136,4 Miliar