Peran Bank Indonesia Naikkan Kelas UMKM dengan Pelatihan Hingga Bisa Ekspor
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Iwan Kurniawan, mengatakan dalam rangka mendukung UMKM di Indonesia, BI memiliki program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia atau WUBI. Iwan menjelaskan Bank Indonesia fokus mengembangkan UMKM karena sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Iwan Kurniawan, mengatakan dalam rangka mendukung UMKM di Indonesia, BI memiliki program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia atau WUBI.Iwan menjelaskan Bank Indonesia fokus mengembangkan UMKM karena sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian daerah.
"BI dalam rangka untuk penguatan UMKM ini, kita memiliki program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia atau WUBI, ini merupakan proses peningkatan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM," kata Iwan dalam siaran RRI Mataram, Senin (1/3).
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
Tidak bisa dipungkiri, daya serap tenaga kerja dan bagaimana kemampuan produksi lokal UMKM, mendukung ekonomi daerah. "Dan itu menjadi sangat concern oleh BI," ujarnya.
Adapun peran BI untuk mendukung UMKM yakni pengendalian dan pelatihan UMKM mencakup seluruh aspek, ada di bidang keuangan, legalitas, pemasaran. Sehingga nanti diharapkan UMKM yang dilatih tersebut bisa sukses.
"Yang sukses ini berarti UMKM yang telah mampu memproduksi barang yang dikenal dan mereka setelah sukses mereka butuh perluasan akses pasar. Disitulah BI mengenalkan bagaimana memasarkan produk-produknya," jelasnya.
BI juga berupaya untuk memperkuat kapasitas UMKM dengan cara menghubungkannya dengan akses pembiayaan. Begitu mereka beranjak menjadi suatu UMKM yang lebih mapan, selanjutnya BI mendorong mereka go digital.
"Setelah go digital kita berikan edukasi onboarding bagaimana masuk ke lapak-lapak e-commerce. Kalau mereka sudah memiliki akses pasar dan standarisasi sudah bagus, kita dorong untuk go ekspor," pungkasnya.
Selanjutnya
Kepala dinas Perindustrian provinsi NTB, Nuryanti, mengatakan produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing adalah produk yang sudah terstandarisasi, kemasannya menarik, dan berkualitas untuk ekspor.
"Produk yang distandarisasi ini, saya berharap kita menjadi konsumen cerdas, memulai mendidik IKM dan UKM kita, minimal produk makanan itu standar Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan halal. Itu dua kunci konsumen cerdas untuk memilih produk-produk lokal," kata Nuryanti dalam siaran RRI Mataram, Senin (1/3).
Dengan adanya standarisasi, maka akan menumbuhkan semangat IKM untuk memiliki P-IRT. Menurut Nuryanti, IKM tidak cukup hanya membuat dan mampu mengemas, melainkan juga diperlukan standarisasi agar memiliki daya saing.
Oleh karena itu, pemerintah selalu mendorong IKM-IKM agar memiliki standar P-IRT, BPOM, dan label halal. Sehingga produk IKM yang dihasilkan mampu menghadirkan produk-produk yang aman pangan bagi konsumen.
"Konsumen cerdas, kami harapkan juga mampu memberikan kritik dan saran ketika berbelanja pilih yang sudah terstandar minimal sudah ada P-IRT dan label halal," katanya.
Adapun pemerintah sendiri melalui dinas-dinas perindustrian terus berupaya melakukan pendekatan untuk memotivasi IKM agar mereka mampu melakukan inovasi-inovasi. Sehingga IKM-IKM tersebut mampu berdaya saing.
"Daya saing berikutnya adalah produk-produk dalam bentuk kemasannya, tampilan, desain itu juga walaupun hal biasa ketika ada keunikan yang ditampilkan maka memberikan daya saing bagi produk IKM," ujarnya.
Nantinya, bagi IKM-IKM yang sudah memenuhi standarisasi, dan berkualiats maka akan didampingi untuk dilakukan ekspor. "Dengan standar yang sudah ditentukan itulah daya saing produk kita bisa bersaing dengan produk lainnya," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)