Perkembangan utang, investasi, hingga proyek strategis nasional Jokowi-JK hingga 2018
Kantor staf presiden Republik Indonesia merilis laporan capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga 2018. Di mana, salah satunya hingga 2017, utang pemerintah sejak 2015 telah bertambah Rp 1.329,9 T. Pada laporan itu juga mencatat, penyaluran dana desa sudah mencapai Rp 123 T.
Kantor staf presiden Republik Indonesia merilis laporan capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga 2018. Di mana, salah satunya hingga 2017, utang pemerintah sejak 2015 telah bertambah Rp 1.329,9 triliun.
Adapun tiga besar alokasi utang tersebut diarahkan pada belanja pendidikan sebesar Rp 1.167,1 triliun, infrastruktur Rp 904,6 triliun, dan dana desa Rp 315,9 triliun. Secara rasio produktivitas, tambahan utang memang meningkat 166,3 persen. Namun, alokasi belanja juga meningkat, di mana seperti pada infrastruktur mencapai 198,3 persen, perlindungan sosial 848,7 persen, hingga dana fisik dan DAK (dana alokasi khusus) mencapai 356,5 persen.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang menjadi kekhawatiran Jokowi tentang penggunaan perangkat teknologi di Indonesia? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5). "Ini sayangnya perangkat teknologi dan alat komunikasi yang kita pakai masih didominasi barang-barang impor dan nilai defisit perdagangan sektor ini hampir 2,1 miliar US Dollar lebih dari 30 triliun Rupiah," ujarnya.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
"Dari sisi defisit, pengelolaan APBN tahun 2017 cukup baik di angka 2,57 persen lebih rendah dari target APBN-P sebesar 2,92 persen dan rasio utang di bawah 30 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam laporan tersebut.
Pada laporan itu juga mencatat, penyaluran dana desa hingga 2017 sudah mencapai Rp 128 triliun untuk 74.000 desa di Indonesia. Sayangnya, pemanfaatan dana tersebut belum merata. Di mana, infrastruktur masih mendominasi penggunaan dana sekitar 80 persen. Porsi pemberdayaan masyarakat masih sangat kecil atau di bawah 8 persen.
Sementara, dari sisi investasi, Indonesia berhasil meraih peringkat laik investasi pada tahun lalu dari tiga lembaga pemeringkat internasional. Di mana, Standard & Poor's terakhir kali memberikan laik investasi pada 1992.
Peringkat ini diikuti posisi kemudahan berusaha di Indonesia yang terus meningkat. Pada 2015, Indonesia berada di posisi 105, namun pada 2017 sudah berada di 72.
Iklim investasi juga sukses menciptakan lapangan kerja baru di Tanah Air. "Sekitar satu juta lapangan pekerjaan per tahun tercipta dari kontribusi investasi yang masuk ke Indonesia," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Pada perkembangan proyek strategis nasional (PSN) tercatat penurunan realisasi. Di mana, pada 2016, pemerintah mampu merealisasikan 20 proyek dengan total nilai Rp 33,3 triliun. Sedangkan, di 2017, hanya 10 PSN selesai dibangun dengan total nilai Rp 61,5 triliun.
Dari 30 PSN yang sudah terealisasi, proyek Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East Wilayah Kerja Muara Bakau menghabiskan dana terbesar yakni Rp 45,5 triliun. Diikuti pembangunan Pelabuhan Kalibaru di DKI Jakarta sebesar Rp 12 triliun. Ketiga ialah proyek Jalan Akses Tanjung Priok di DKI Jakarta sepanjang 16,7 Km yang menghabiskan dana sebesar Rp 6,27 triliun.
Terakhir, pada tingkat kemiskinan, pemerintah Jokowi-JK berhasil terus diturunkan. Tercatat tingkat kemiskinan pada Maret 2015 sebesar 11,22 persen dari total jumlah penduduk. Turun menjadi 11,13 persen di September 2015, 10,86 persen di Maret 2016, 10,7 persen di September 2016, 10,64 persen di Maret 2017, dan 10,12 persen di September 2017.
Penurunan juga terjadi pada tingkat ketimpangan pendapatan. Di mana, poada Maret 2015, tingkat ketimpangan pada 0,408. Menjadi 0,402 pada September 2015, 0,397 pada Maret 2016, 0,394 pada September 2016, 0,393 pada Maret 2017, dan 0,391 pada September 2017.
Sementara, fluktuasi terjadi pada tingkat pengangguran. Di mana, pada Agustus 2014, tingkat pengangguran berada di 5,94 persen berhasil diturunkan menjadi 5,81 persen pada Februari 2015. Naik menjadi 6,18 persen pada Agustus 2015, turun kembali menjadi 5,5 persen pada Februari 2016 dan naik menjadi 5,61 persen di Agustus 2016. Terakhir tingkat pengangguran menurun menjadi 5,33 persen pada Februari 2017.
Namun, rapor merah yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah terlihat pada jumlah balita stunting atau memiliki tinggi badan lebih rendah dari standard usianya diakibatkan gizi buruk. Angka stunting pada 2017 meningkat menjadi 29,6 persen dari total jumlah balita di Indonesia, meningkat dari 27,5 persen pada 2016.
Baca juga:
65,1% Puas kinerja Jokowi, tapi publik soroti harga sembako tinggi
Sekjen partai pendukung Jokowi temui Seskab minta data capaian kinerja pemerintah
Survei INES: Ini janji Jokowi-JK yang paling diingat masyarakat
Surya Paloh sindir ada partai pendukung pemerintah tapi lebih pantas jadi oposisi
PDIP klaim Jokowi-JK masih cocok untuk Indonesia dengan kondisi sekarang
Buruh: Janji politik 10 juta lapangan kerja Jokowi-JK ternyata untuk pekerja asing
Demokrat tak masalah wacana duet Jokowi-JK jika tak langgar konstitusi