Pesan DPR ke Sri Mulyani dalam hal pemangkasan anggaran Rp 137,6 T
"Komisi XI sepakat membentuk panitia kerja (panja) belanja transfer ke daerah dan dana desa."
Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng meminta kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar dalam melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga (K/L) tetap memperhatikan target pembangunan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Selain itu, Sri Mulyani juga diminta untuk memastikan penghematan transfer ke daerah dan dana desa tidak akan mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah, perkembangan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
"Komisi XI sepakat membentuk panitia kerja (panja) belanja transfer ke daerah dan dana desa," kata Melchias di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).
Penghematan atau pemangkasan anggaran dilakukan secara menyeluruh melalui skema membagi beban secara proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ke depannya, Komisi XI merasa perlu untuk membentuk panja Kinerja Investasi Pemerintah di BUMN, termasuk mendalami privatisasi dan PMN BUMN.
"Komisi XI menyepakati untuk melakukan Rapat Kerja (Raker) Bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas tunjangan profesi guru (TPG)," imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 137,6 triliun, yang terdiri dari penghematan K/L sebesar Rp 64,7 triliun dan penghematan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 72,9 triliun.
Baca juga:
Sri Mulyani: Pemotongan anggaran sesuai apa yang disarankan DPR
DPR: Target ekonomi RI dan penerimaan negara 2017 seperti anomali
Ada 13 Paket Kebijakan, asumsi makro RAPBN 2017 harusnya lebih baik
DPR sebut pemotongan anggaran senilai Rp 133 T tak masuk akal
Menkeu pastikan gaji guru aman dari pemangkasan anggaran
DPR minta menkeu berikan detail soal pemangkasan anggaran
DPR bentuk 4 panitia kerja bahas RAPBN 2017