Pulihkan Ekonomi, Bank Dunia Sarankan RI Lakukan Reformasi 3 Hal Ini
Bank Dunia menyadari krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 memberikan tantangan dan peluang bagi sejumlah negara. Adapun peluang tersebut adalah bagaimana suatu negara bisa membangun kembali perekonomian dengan menerapkan beberapa reformasi.
Bank Dunia menyadari krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 memberikan tantangan dan peluang bagi sejumlah negara. Adapun peluang tersebut adalah bagaimana suatu negara bisa membangun kembali perekonomian dengan menerapkan beberapa reformasi.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen mengatakan, setidaknya di Indonesia sendiri ada tiga prioritas reformasi yang bisa dilakukan untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Pertama adalah dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
"Prioritas pertama dalam pandangan kami adalah kita menggalakkan UU atau Omnibus Law sehingga bisa meniadakan hambatan sehingga bisa mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia," katanya dalam Indonesia Economic Prospect Report, secara virtual, Kamis (16/7).
Menurutnya, dengan memberikan atau meniadakan hambatan investasi, maka Omnibus Law akan menjadi struktur dasar yang kuat untuk investasi. Hal tersebut menjadi sinyal baik ekonomi dunia menunjukkan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis.
Kemudian kedua adalah reformasi BUMN untuk menggalakkan investasi. Apalagi berdasarkan catatan Bank Dunia Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. "Jadi kesenjangan ini masih sangat besar. Tidak bisa serta merta hanya berdasarkan dana publik," kata dia
Menurutnya, Indonesia harus mampu mobilisasi keuangan dari sektor swasta. Apalagi BUMN punya peran sentral dalam berikan layanan infrastruktur. Akan tetapi saat bersamaan itu juga akan berefek crowding pasa sektor swasta.
"Limit fiskal pemerintah juga buat BUMN beralih pada pembiayaan basis utang sehingga alhasil pembiayaan masih hadapi tantangan. Oleh karenanya reformasi BUMN agar dapat menjadi katalis dalam partisipasi sektor swasta akan menjadi kunci untuk galakkan upaya di ranah infrastruktur," jelas dia.
Terakhir yakni akselerasi kebijakan pajak. Dia berharap kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam hal pajak mampu memberikan dorongan besar terhadap penerimaan negara.
"Oleh karena itu reformasi pajak untuk tingkatkan pendapatan jadi sangat penting agar dapat fasilitasi public spending yang sehat. Tidak ada negara di dunia yang bisa capa income tinggi apabila tax to GDP rationya hanya 1 digit saja," tandas dia.
Baca juga:
Ada Demo RUU Cipta Kerja di DPR, Polisi Imbau Terapkan Protokol Kesehatan
6 Kelompok Buruh Tetap Masuk Tim RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
Apindo Nilai UU Omnibus Law Lebih Penting Ada Saat ini Dibanding Program Vokasi
Aksi Mapala Demo
Kesepakatan Pengusaha, Buruh & Pemerintah Dinilai Kunci Pembahasan RUU Cipta Kerja
Survei: 52 Persen Masyarakat Dukung Pengesahan RUU Cipta Kerja