PUPR Cari Lahan untuk Bangun 1.000 Rumah Relokasi Warga Terdampak Bencana NTT
Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB, Widiarto mengatakan, Kementerian PUPR telah menurunkan tim ke Adonara dan Lembata untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan lokasi relokasi untuk pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Adonara dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat (9/4) lalu.
Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB, Widiarto mengatakan, Kementerian PUPR telah menurunkan tim ke Adonara dan Lembata untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN di Desa Purwabakti? Saat ini, desa tersebut sudah berada pada tahap penataan akses di mana tanah di desa tersebut sedang diberdayakan dengan cara pembinaan pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
"Relokasi perlu dilakukan karena lokasi permukiman warga terdampak bencana saat ini berada di jalur debris aliran sungai yang sudah dipenuhi bebatuan, sehingga risikonya sangat tinggi jika kembali tinggal di sana," ujar Widiarto, Minggu (11/4).
Widiarto menambahkan, berdasarkan informasi sementara, untuk di Adonara sudah ada dua alternatif lokasi yang disiapkan, sedangkan di Lembata juga sudah siap tanah Pemda, namun lokasinya masih akan dikomunikasikan dengan masyarakat setempat.
"Kami akan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat, karena memindahkan tempat tinggal juga harus menangani masalah sosial bukan hanya masalah teknis saja, di mana salah satu syaratnya lokasinya harus aman dari risiko bencana," ucapnya.
Menurut Widiarto direncanakan akan dibangun sebanyak 1.000 unit RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Rinciannya RISHA di Lembata sebanyak 700 unit dan Adonara sebanyak 300 unit.
"Tetapi perkembangan pasti angkanya akan terus berkembang setelah survei detail dengan Pemda dan masyarakat setempat," tuturnya.
Selesai 4 Bulan
Widiarto memperkirakan, jika lahan sudah siap tersedia, maka pembangunan fisiknya kira-kira akan dapat selesai dalam waktu 4 bulan karena pembangunannya tidak begitu sulit dengan metode knock down RISHA yang sudah ada.
Selain menyiapkan langkah percepatan relokasi permukiman warga terdampak, Kementerian PUPR terus membantu penanganan darurat bencana banjir bandang di Adonara dan Lembata Provinsi NTT. Saat ini di 2 wilayah terdampak tersebut telah dioperasikan sebanyak 23 unit Excavator, 24 unit Dump Truck, 3 unit loader, 1 unit grader, dan BBM 5.000 liter.
Kemudian juga disalurkan sarana dan prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan pengungsi berupa Mobil Tangki Air 6 unit, Hidran Umum 10 unit sejumlah tambahan bantuan dalam perjalanan dari Kota Kupang sebanyak 5 unit Mobil Tangki Air, 10 unit Hidran Umum, Mobil Toilet 1 unit dan WC Knock Down 4 unit, 1 unit Loader, 1 unit Motor Grader, 1 unit Water Tank, dan 2 unit Vibratory Roller.