PUPR: Ongkos Logistik Dalam Negeri Lebih Mahal Dibanding Mengangkut dari Luar Negeri
Melihat fakta tersebut, Kementerian PUPR katanya punya peran strategis guna memastikan konektivitas terjaga. Hasilnya, diharapkan mampu menekan biaya logistik dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah mengakui bahwa biaya atau ongkos logistik dalam negeri masih mahal. Bahkan, biaya logistik domestik lebih mahal dibanding ke luar negeri.
"Ternyata ongkos (logistik) dalam negeri lebih mahal dari pada mengangkut dari luar negeri," katanya dalam Media Gathering, Rabu (23/3).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Siapa yang menyatakan bahwa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua mencapai Rp150 juta per TPS? Demikian diungkap Ketua KPU Papua Steve Dumbon.
-
Bagaimana LKPP memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat? Menurut pria yang akrab di sapa Hendi ini, pihak terus memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya.
-
Bagaimana cara KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu 2024? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
Melihat fakta tersebut, Kementerian PUPR katanya punya peran strategis guna memastikan konektivitas terjaga. Hasilnya, diharapkan mampu menekan biaya logistik dalam negeri.
"Kami harap dapat menyelesaikan isu terkait konektivitas sehingga menekan biaya logistik yang tinggi," katanya.
Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR telah menuntaskan pembangunan dan mengoperasikan 123 Km jalan tol. Dengan demikian total panjang jalan tol operasional di Indonesia sampai Tahun 2021 menjadi 2.457,5 Km.
Berkembangnya infrastruktur dan konektivitas membuat hal itu menjadi lebih baik. Dia mengklaim itu tercantum dalam capaian Global Competitiveness Index (GCI). Menurut The Global Competitiveness Index 4.0 Tahun 2019, infrastruktur Indonesia berada pada ranking 50 dari total 141 negara. Bahkan Indonesia berada pada posisi 5 di ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.
Pembangunan Infrastruktur Jadi Pilihan
Dia menekankan, pada periode awal Presiden Joko Widodo telah menentukan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.
"Menggenjot infrastruktur adalah pilihan di awal kabinet, dulu ini jadi pertanyaan besar publik, pemerintah genjot infrastruktur seolah banyak uang. Tapi sekarang terbukti sudah lebih baik, tanpa harus menunggu dampak dari pembangunan infrastruktur," paparnya.
Hingga saat ini, Kementerian PUPR sudah membangun kurang lebih 1.600 kilometer jalan tol yang telah beroperasi. Sementara, hingga 2014, baru sekitar 782 kilometer jalan tol yang beroperasi. Peningkatan pembangunan terjadi sejak 2015.
"Kalaupun biaya (pembangunannya) besar, hasilnya nyata," kata dia.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)