Rahasia pemerintah agar peringkat layak investasi RI terus meningkat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah agar investment grade Indonesia meningkat adalah dengan mengupdate progres masalah yang selama ini menjadi subjek S&P.
Lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's (S&P) telah memberikan predikat layak investasi atau investment grade ke Indonesia. S&P menilai pemerintah mampu menekan risiko fiskal dalam pengelolaan utang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah agar investment grade Indonesia meningkat adalah dengan mengupdate progres masalah yang selama ini menjadi subjek S&P.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
"Apa dari sisi kebijakan ekonomi seperti fiskal APBN 2017 dan rencana untuk 2018 kondisi ekonomi moneter, nilai tukar, neraca pembayaran dan masalah institusi," katanya di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jumat (20/10).
Selama ini, pemerintah telah menjelaskan berbagai kebijakan di Indonesia sesuai dengan pertanyaan dari lembaga tersebut. Dia menilai, meski S&P menyambut positif semua yang telah dijelaskan pemerintah Indonesia, dia tetap menyerahkan masalah upgrade peringkat kepada S&P.
"Tapi mereka jelas cukup positif, punya confidence terhadap apa-apa kita jelaskan dan kita berharap nanti mereka akan menyampaikan," tandasnya.
Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) menempatkan Indonesia pada Investment Grade dengan menaikkan peringkat Indonesia pada level BBB-/stable outlook pada 19 Mei 2017.
S&P menyebutkan keputusan tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan. Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan beban pembayaran bunga.
Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali.
Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.
Lebih lanjut, S&P menyatakan Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peran kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonomi dan keuangan kepada stabilitas makroekonomi.
Dalam kaitan ini, inflasi dapat dijaga dan sejalan dengan negara mitra dagang utama, independensi BI dalam menjaga pencapaian target kebijakan moneter dapat dipertahankan, penggunaan instrumen berbasis pasar dalam implementasi kebijakan moneter semakin besar, serta penerapan fleksibilitas nilai tukar Rupiah semakin meningkat.
Baca juga:
29 Tahun mentok disengketa lahan, KEK Mandalika diresmikan Jokowi
Menko Luhut soal investment grade dari S&P: Itu prosesnya panjang
3 Tahun Jokowi-JK: Banjir paket kebijakan demi investasi
Bisa rugikan investor, kepastian hukum emiten harus dipercepat
Hanya untung Rp 150 per liter, investor tak minat ikut program BBM Satu Harga
Kasus investasi, Yusuf Mansur diadukan ke Polresta Bogor Kota
Percepat investasi, pemerintah keluarkan pemberian izin online tahun depan