Revisi UU Cipta Kerja Dinilai akan Berdampak ke Pengupahan Pekerja
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta kerja bisa mengganggu hubungan antara industri dengan pekerja. Bahkan bisa menyentuh ke level buruh pabrik.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta kerja bisa mengganggu hubungan antara industri dengan pekerja. Bahkan bisa menyentuh ke level buruh pabrik.
"Ini efeknya tidak main-main ya sampai ke level pabrik guncangan dari UU Cipta Kerja diputus inkonstitusional oleh MK," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (25/11).
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Pemicunya terhadap ketentuan pengupahan. Putusan peradilan tertinggi tersebut menghasilkan kebingungan akan penggunaan dasar hukum pengupahan.
Atas putusan inkonstitusional tersebut membuat pengusaha dihadapkan pada pilihan penggunaan PP 36 sebagai aturan turun UU Cipta Kerja atau tidak. Mengingat dalam salah satu amar putusan MK menyatakan menangguhkan segala tindak/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
"Ini membingungkan semua pihak," kata dia.
Bhima menambahkan, putusan MK tersebut akan berdampak ke hampir semua sektor bisnis. Terutama sektor industri padat karya dan pertambangan.
Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pemerintah diminta 6untuk merevisi undang-undang tersebut dalam waktu 2 tahun.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Undang-Undang Cipta Kerja hanya meminta pemerintah untuk melakukan revisi dari sisi hukum formil. Alasannya, metode omnibus law belum menjadi bagian dari UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
"Ini yang menjadi dasar hakim konstitusi yang meminta UU Cipta Kerja di revisi," kata Haryadi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/11).
Artinya lanjut dia, tidak ada perubahan apapun dalam materi UU Cipta Kerja. Sehingga dia optimis dalam waktu 2 tahun pemerintah bisa menyelesaikan perbaikan yang diminta oleh hakim konstitusi.
Baca juga:
Perjuangan Menolak UU Cipta Kerja
'Hari Ini Ijtihad PKS Dibenarkan MK'
Ini Detail Putusan MK soal UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 45
Apindo Soal Putusan MK: UU Cipta Kerja Tidak Dibatalkan
Revisi UU Cipta Kerja Dinilai Bakal Hambat Pemulihan Ekonomi di 2022
Apindo Sebut Putusan MK Tak Mengubah Isi Materi UU Cipta Kerja