Sambut Pemerintahan Baru, Ini Pekerjaan Rumah Jokowi-Ma'ruf 5 Tahun ke Depan

Kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dimulai setelah pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini, Minggu (20/10). Berbagai program pun telah disiapkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi.

2019-10-20 07:00:00

Kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dimulai setelah pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini, Minggu (20/10). Berbagai program pun telah disiapkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi.

Pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, banyak program yang tercapai, seperti pembangunan infrastruktur, kemiskinan satu digit, BBM Satu Harga, dan pengangguran. Meski demikian, masih banyak pula program yang belum tercapai, pertumbuhan ekonomi yang menurun, proyek 35.000 MW, utang, dan Tol Laut.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, belum menemukan terkait catatan hitam atau kegagalan yang dialami pada pemerintahan Jokowi-JK. Hanya saja ada beberapa yang memang dianggap belum bisa dioptimalkan oleh pemerintahannya.

"Gagal menurut saya tidak punya catatan kegagalan dari Pak Jokowi. Tapi kalau kurang optimal saya masih melihat banyak. Masih banyak sekali yang kurang optimal karena sekali lagi memang tidak bisa melakukan semuanya Pak Jokowi pikiran dari awalnya membangun infrastruktur akan beres semua tapi tidak. Kita berharap dia belajar dari situ," kata Piter.

Dengan demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti di pemerintahan Jokowi selanjutnya bersama Ma'ruf Amin.

Advertisement

Investasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, investasi memang perlu digenjot untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu, pembentukan kementerian investasi merupakan salah satu cara mendorong pertumbuhan investasi.

"Tentunya pertama, 5 tahun ke depan ekonomi Indonesia mau tidak mau harus ekonomi yang fokus dan ramah terhadap investasi. Karena investasi itulah yang bisa membuat pertumbuhan lebih tinggi dari pada yang biasa kita alami dalam 5 tahun terakhir," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (18/10).

Dia mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar disumbang oleh konsumsi. Untuk itu, perlu menggenjot investasi sebagai motor pendorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi.

Daya Saing Ekonomi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pemerintah sudah memiliki sejumlah program untuk menggenjot daya saing investasi Indonesia. Program-program tersebut akan langsung dijalankan sejak hari pertama kabinet baru dilantik.

"Program sudah siap. Tinggal tunggu kabinet baru untuk langsung lari, langsung ngebet dengan dengan program yang sudah disusun," kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Jakarta, Kamis (17/10).

Meskipun demikian, dia belum menjelaskan secara terperinci program-program tersebut. Dia menjelaskan, salah satu program yang disiapkan akan cukup banyak berfokus pada peningkatan daya saing SDM Indonesia.

Perbaikan SDM

Ekonom Senior, Emil Salim, memberikan catatan penting untuk para menteri Kabinet Jokowi periode II. Menurutnya, ada beberapa pekerjaan rumah pemerintah mendatang, salah satunya perbaikan sumber daya manusia (SDM).

Dia menjelaskan, memang yang menjadi tugas berat pemerintah selanjutnya adalah pengembangan SDM. Sebab, SDM sangat diperlukan dalam membangun industri yang memiliki nilai tambah.

"Kata kuncinya kan SDM, jadi untuk beralih dari bahan mentah ke proses industri adalah kemampuan produktivitas manusia. Dan itu SDM-nya. Tapi arah yang Bapak Jokowi tetapkan, mengutamakan SDM, saya kira tepat," terang Emil.

Biaya Logistik

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada penurunan daya saing. Sehingga membuat para investor pun enggan datang ke Indonesia, mengingat banyak negara-negara lain yang dipercayai lebih murah.

Seperti diketahui, posisi daya saing Indonesia saat ini berada di tingkat 50, turun 5 angka dibandingkan tahun 2018 lalu yang berada di posisi ke-45.

"Karena biaya logistik tinggi, pendapatan investor harus berkorban (berkurang) maka dia akan pindah ke negara lain maka intinya biaya logistik Indonesia harus dipangkas," kata dia saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10).

Ekspor Dalam Negeri

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menyoroti kinerja perdagangan Indonesia dalam lima tahun terakhir juga kurang mengesankan. Arah pertumbuhan ekspor yang rendah pun kembali disorot.

"Secara statistik lima tahun terakhir kinerja perdagangan Indonesia bisa dibilang stagnan pertumbuhannya, per tahun ekspor hanya meningkat sekitar 1,5 persen. Sementara pertumbuhan impor lima tahun terakhir malah lebih tinggi, sekitar 2 persen per tahun selama lima tahun terakhir," kata Shinta.

Meski demikian, Shinta menilai struktur impor masih produktif karena 75 persen - 80 persen merupakan bahan baku dan penunjang. Untuk ke depannya, Shinta berharap industri dalam negeri makin meningkat agar ekspor makin menarik dan terdiversifikasi.

(mdk/azz)