Selesaikan sengketa lebih cepat, peringkat EODB RI diyakini naik
Selesaikan sengketa lebih cepat, peringkat EODB RI diyakini naik. Tak lama lagi, Indonesia kedatangan tim Bank Dunia atau World Bank dalam rangka melakukan survei kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB). Thomas mengatakan pemerintah akan memastikan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dapat dipahami.
Kementerian Koordinator Perekonomian beserta beberapa kementerian terkait mengadakan rapat koordinasi mengenai kedatangan tim Bank Dunia atau World Bank dalam rangka melakukan survei kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB) di Indonesia. Hasil survei tersebut nantinya akan digunakan sebagai data pemeringkat negara-negara di dunia.
"Tim World Bank kan sebentar lagi sudah mau datang untuk survei dan mempelajari reformasi-reformasi untuk perbaikan peringkat kita di EODB. Rakor hanya untuk program sosialisasi dengan anggota World Bank yang akan datang," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/5).
Thomas mengatakan pemerintah akan memastikan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dapat dipahami oleh tim survei. Salah satu yang akan dipersiapkan untuk diperlihatkan kepada World Bank adalah penyelesaian sengketa bisnis yang semakin mudah di Indonesia.
"Kita memastikan jelas sekali apa perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai mereka salah mengerti atau kurang memahami," ungkapnya.
"Kita lihat banyak peluang di penyelesaian sengketa. Itu ada kemajuan yang luar biasa dari Mahkamah Agung. Antara lain mereka bikin simple claim. Jadi kalau sengketa ini sederhana, itu bisa diselesaikan melalui prosedur yang sangat cepat. Saya kira itu terobosan yang sangat dahsyat," tambahnya.
Thomas berharap dengan adanya terobosan dan perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dari segi penyelesaian sengketa dapat mendorong peringkat EODB Indonesia di dunia." Semoga dapat meningkatkan peringkat kita di komponen EODB itu. Itu untuk penyelesaian sengketa," ungkapnya.
Adapun menteri yang hadir dalam Rakor tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi.
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto meyakinkan para pengusaha AS tentang iklim investasi di Indonesia? Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan," tanggap Menko Airlangga.
Baca juga:
Permudah izin bisnis, Mendag Enggar terapkan perpanjangan TDP online
Genjot pertumbuhan, menkeu janji tingkatkan kemudahan berusaha di RI
Rayu investor AS, Menko Darmin banggakan paket kebijakan
Apindo soal peringkat kemudahan berusaha RI: sangat memalukan!