Semester 1-2017, BPK temukan 14.997 masalah keuangan dan rugikan negara Rp 27,39 T
"Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun."
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Dalam laporan ini, BPK menemukan 14.997 permasalahan keuangan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 27,39 triliun dalam pemeriksaan selama semester 1 tahun 2017.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa tugas utama BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
"Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun," ungkap Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam Rapat Paripurna, di DPR RI.
Permasalahan ketidakpatuhan saja mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,81 triliun dan potensi kerugian senilai Rp 4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp 18,44 triliun.
"Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara maupun daerah Rp 509,61 miliar," jelas dia.
Untuk diketahui, IHPS I Tahun 2017 merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 113 LHP pada Pemerintah Pusat, 537 LHP pada Pemerintah Daerah, serta 37 LHP BUMN dan badan lainnya.
Berdasarkan jenis pemeriksaan, 687 LHP tersebut terdiri atas 645 LHP keuangan (94 persen), 9 LHP kinerja (1 persen), dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (5 persen).
Baca juga:
Kasus suap BPK, Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga diperiksa KPK
Marah disebut dalam sidang suap, Fahri Hamzah lempar bola ke Jokowi
OSO: Tanya Zulkifli Hasan, betul enggak dia tekan BPK?
Sekjen bantah ucapan BPK soal Fahri & Akom marah jika DPR tak diberi WTP
BPK takut Akom dan Fahri Hamzah marah jika laporan keuangan dinilai buruk