Sinyal Wapres JK tak mau Ibu Kota dipindah dari Jakarta

JK sebut tak mudah pindahkan ibu kota

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar rencana pemindahan Ibu Kota dikaji dengan seksama. Sebab, menurutnya bukan hal yang mudah untuk memindahkan Ibu Kota di Indonesia.

"(Kajian pemindahan selesai Desember 2017) Kita belum tahu apa bisa atau tidak. Itu bukan hal yang mudah dengan suatu negara yang besar begini," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/7).

Menurutnya, ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk memindahkan Ibu Kota. Terlebih lagi, kondisi keuangan negara dinilai tidak terlalu baik saat ini. Sehingga, dia pesimis persiapan pemindahan bisa dilakukan tahun depan.

"Dalam situasi begini di mana keuangan negara tidak terlalu baik. Tidak berarti tiba-tiba tahun depan bisa pindah. Karena pegawai pusat sebanyak 900 ribu. Rumahnya bagaimana, kantornya bagaimana, istana bagaimana, DPR bagaimana, markas tentara bagaimana, gedung BI. Itu semua memindahkannya bagaimana. Jadi bukan sesuatu yang mudah," jelasnya.

Pemerintah sendiri tengah melakukan kajian awal untuk rencana pemindahan Ibu Kota. Kajian awal ini akan selesai pada Desember 2017. "Kajian awal (Desember), insya Allah," ujar Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto di Jakarta, Kamis (6/7)

Rudi menegaskan kajian tersebut berupa kerangka kelembagaan dan regulasi. "Jadi skema belum bisa dibicarakan sekarang. Nanti Desember," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menambahkan pemerintah membutuhkan persiapan fisik untuk memindahkan Ibu Kota. Salah satunya, landasan hukum dan desain kota baru.

"Ya ada persiapan fisik tapi akan lebih banyak persiapan misalkan landasan hukum, persiapan detail desain kota dan segala macam."

Wapres JK sebut butuh waktu 10 tahun

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemindahan Ibu Kota Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 4-5 tahun. Menurutnya, pemindahan tersebut memakan waktu lebih lama hingga puluhan tahun.

"(Pemindahan) butuh persiapan. Negara-negara lain itu butuh persiapan lama. Sepuluh tahun persiapannya karena kita tidak bisa pindah sebelum semua lengkap, tidak mungkin hanya 2 departemen saja pindah," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/7).

Menurutnya, rencana ini tidak semudah pemindahan Ibu Kota di Malaysia. Mengingat, luas wilayah Indonesia lebih besar dibandingkan Malaysia sehingga harus dikaji lebih dalam.

Dengan demikian, dia belum bisa memastikan kapan rencana pemindahan tersebut bisa dilakukan.

"Malaysia hanya pindah 30 kilometer dari ibu kota. Tapi yang pindah hanya kantor kementerian, DPR tetap di KL, angkatan bersenjata tetap di KL, yang lain-lain Mahkamah Agung tetap di KL. Hanya perdana menteri dan menteri-menterinya saja. Ah itu jauh lebih mudah," imbuhnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan waktu empat sampai lima tahun. Pemerintah tengah mengejar penyelesaian perencanaan tahun ini agar 2018 bisa menyiapkan segala persiapan.

"Minimal bisa 4-5 tahun. Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail engineering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan," ujarnya.

Jangan karena macet Ibu Kota dipindah

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai alasan pemindahan Ibu Kota Indonesia karena kemacetan dan kebanjiran bukan hal yang relevan. Sehingga, rencana ini harus dikaji dan dipersiapkan lebih dalam agar tidak menimbulkan dampak buruk.

"Jangan karena alasannya macet itu kita mau pindah, jangan," ujar JK di kantornya, Jakarta, Jumat (7/7).

Menurutnya, meski Ibu Kota sudah dipindahkan namun akar permasalahan macet dan banjir belum diselesaikan, maka Jakarta akan tetap macet dan banjir.

"Kalau macet ya selesaikan macetnya bukan selesaikan ibukotanya, perbaiki dan percepat MRT, LRT, percepat bus. Kalau banjir ya perbaiki drainase. Karena kalau pindah pun pasti tetap banjir juga kalau kita tidak perbaiki drainase dengan cepat," jelasnya.