SKK Migas Sebut Harga Gas Hulu Tak Bisa Langsung Dipangkas
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher mengatakan, harga gas masih menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan, penetapan harga dari hulu pun dituding menjadi penyebab mahalnya harga gas di kalangan konsumen.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher mengatakan, harga gas masih menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan, penetapan harga dari hulu pun dituding menjadi penyebab mahalnya harga gas di kalangan konsumen.
Menurutnya, penetapan harga gas di sisi hulu sudah berdasarkan kontrak yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Mengapa sinergi antara SKK Migas dan BPH Migas sangat penting? Dalam agenda tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa sinergi antara SKK Migas (hulu) dan BPH Migas (hilir) sangat penting dan harus terus didorong. Pasalnya, sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
"Sekali lagi itu kan masalah kontrak antara penjual dan pembeli dan di dalam pembahasan itu ada kesempatan-kesempatan tertentu," kata Wisnu, di Jakarta, Selasa (5/11).
Menurut Wisnu, jika terjadi perubahan harga jual gas dari sisi sumur, maka harus ditinjau kembali kontrak yang telah disepakati, sehingga perubahan harga tidak bisa dilakukan secara sepihak. "Jadi kalau ada yang naik, kita lihat dulu, sepakat seperti apa," tuturnya.
Dia mengungkapkan, saat ini rata-rata harga gas dari hulu berkisar di bawah USD 6 per MMbtU, harga gas sudah berdasarkan rencana kerja anggaran (Work Plan and Budget/WPNB) dan rencana pengembangan (Plan Off Development/POD) yang telah ditetapkan. Komponen pembentukan harga gas tersebut adalah biaya operasi pengembangan sumur.
"Yang pasti biaya pengembangan dan operasi. Dan itu semua kita kontrol. Ada WPNB, ada POD," ujar Wisnu.
Jika penurunan harga gas dilakukan dengan mengurangi pungutan bagian negara, SKK Migas tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tersebut. Sebab, hal ini merupakan keputusan regulator yaitu pemerintah.
"Itu kebijakan, itu harus dari kementerian. Tapi kan ada perintah dari pemerintah," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tanimbar Jadi Lokasi Pembangunan Kilang LNG Blok Masela
Pendapatan Negara Sektor Migas per Kuartal III 2019 Capai Rp154 Triliun
Pencurian Makin Marak dan Profesional di Blok Rokan, SKK Migas Minta Bantuan TNI
Produksi Migas Siap Jual RI Capai 1,7 Juta Barel Setara Minyak
Produksi Migas Tahun ini Terganggu Kebakaran Hutan Hingga Kebocoran Pertamina
Jurus SKK Migas Genjot Performa Hulu Migas di Indonesia