Sore ini, paket kebijakan ekonomi ke-15 soal logistik diluncurkan
Sore ini, paket kebijakan ekonomi ke-15 soal logistik diluncurkan. Pengumuman akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6) pada pukul 15.00 WIB. Paket Kebijakan Ekonomi yang akan diumumkan oleh pemerintah berkaitan dengan sektor logistik dan kawasan berikat.
Pemerintah akan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV. Pengumuman akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6) pada pukul 15.00 WIB.
"Nanti akan ada (pengumuman) Paket Kebijakan Ekonomi yang akan diumumkan oleh Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan dan saya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6).
Pramono menjelaskan, Paket Kebijakan Ekonomi yang akan diumumkan oleh pemerintah berkaitan dengan sektor logistik dan kawasan berikat.
"Paket kebijakan ini berkaitan dengan logistik. Kita melakukan efisiensi di bidang logistik. Logistik, kawasan berikat dan sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XV.
"Paket ke-15 mungkin sudah rampung, coba tanya Pak Edy (Deputi Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Perekonomian, Edy Putra Irawady). Pak Edy yang simpan-simpan. Mungkin Selasa depan diberikan kepada Bapak Presiden," ujar Menko Darmin di Gedung Kadin, Jakarta.
Menko Darmin mengatakan, paket kebijakan ini berisi tentang upaya pembenahan sistem logistik di Indonesia. Namun, Menko Darmin belum dapat membeberkan secara rinci paket kebijakan ke XV tersebut.
"Lebih ke penyedia jasanya. Mengenai rinciannya jangan diterangkan dulu lah. Iya, nanti saya akan ketemu Bapak (Presiden Jokowi) dulu," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi. Paket-paket ini dikeluarkan guna mendorong perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global.
Selain itu, paket-paket ini juga dinilai dapat mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.
-
Mengapa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua sangat tinggi? Hal tersebut disebabkan sejumlah faktor. Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Siapa yang menyatakan bahwa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua mencapai Rp150 juta per TPS? Demikian diungkap Ketua KPU Papua Steve Dumbon.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kenapa biaya kirim paket JNE berbeda-beda? Jenis jasa ekspedisi yang sudah berdiri sejak 1990 ini, memiliki banyak jenis pengiriman paket yang pastinya berbeda-beda pula biaya pengirimannya.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana cara jalan tol membantu menekan biaya logistik? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
Baca juga:
Menko Darmin akui masih ada aturan menteri yang hambat deregulasi
Menperin dorong industri TPT manfaatkan paket kebijakan ekonomi
Atasi ketimpangan, Jokowi luncurkan kebijakan pemerataan ekonomi
Menko Darmin kesal aturan tata niaga kembali hambat investasi
Soal paket kebijakan ekonomi jilid XV, Darmin mengaku rada lemas
Pemerintah akan keluarkan paket kebijakan jilid XV pekan depan
Indef sebut paket kebijakan ekonomi tak berdampak pada ekonomi RI