Sri Mulyani: Indonesia perlu perbaiki tata kelola jaminan sosial nasional
Dana jaminan sosial nasional dari iuran harus dikelola secara profesional. Menurutnya, Indonesia masih jauh dan perlu memperbaiki dalam tata kelola dan mengelola keuangan maupun di dalam berbagai dana pensiun, atau BPJS.
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Melalui beleid ini, setiap warga negara berhak untuk mendapat jaminan sosial di dalam hidupnya.
"Bagi Indonesia ini tidak mudah, karena itu bukan hanya di satu sisi, di sisi lainnya bagaimana mendanainya. Dibutuhkan kemampuan tidak hanya untuk setahun tapi berkelanjutan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat Seminar Nasional Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9).
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Apa saja contoh layanan inovatif yang diluncurkan BPJS Kesehatan? Hadirnya Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Asisstant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga i-Care JKN serta inovasi berbasis teknologi lainnya menjadi bukti BPJS Kesehatan bergerak maju untuk memberikan pelayanan yang mudah dijangkau dan mudah diakses oleh seluruh peserta JKN.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan menangani pengaduan peserta di rumah sakit? Petugas rumah sakit yang ditunjuk akan bertugas memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta JKN terkait pelayanan. Selanjutnya, petugas akan mencatat pada aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP)," jelas Ghufron saat peluncuran yang terpusat di RSUP Dr. Sardjito, Jumat (29/9).
Sri Mulyani menuturkan, dana jaminan sosial nasional dari iuran harus dikelola secara profesional. Menurutnya, Indonesia masih jauh dan perlu memperbaiki dalam tata kelola dan mengelola keuangan maupun di dalam berbagai dana pensiun, atau BPJS.
"Kita tahu jaminan sosial nasional masih komplek, baik dari kepesertaan, pendanaan, aspek pelayanan. Di sektor pemerintah penyelenggaraan jaminan sosial nasional melibatkan paling tidak 9 K/L, ini belum termasuk Pemda, Pemrov, dan ini bukan pekerjaan yang mudah," jelas dia.
Dia menambahkan, banyak negara yang sudah maju dan income per kapita tinggi tapi tetap tidak bisa membangun jaminan sosial yang berkelanjutan. Indonesia dengan penduduk 250 juta masih memiliki kesempatan untuk mendesain jaminan sosial yang baik.
"Karen jumlah pensiun lebih besar dibanding yang bekerja. Kalau jumlah pensiun lebih besar sementara yang bekerja semakin sedikit, maka negara makin lama makin terancam dari sisi sustainibilitas (keberlanjutan)," pungkas mantan pejabat Bank Dunia itu.
Baca juga:
Sri Mulyani perjuangkan agar pensiunan PNS dapat gaji pokok ditambah tunjangan
Nilai tukar Rupiah dipatok Rp 13.500 per USD di 2018
2018, Pelemahan konsumsi masyarakat masih jadi momok target pertumbuhan ekonomi
Bertemu DPR, produsen rokok titip pesan untuk Sri Mulyani soal cukai
Janji perhatikan industri kreatif, menkeu kaji besaran pajak termasuk untuk penulis