Sri Mulyani kumpulkan 30 kepala daerah sosialisasi skema pembiayaan KPBU
"Kami berkumpul dengan 30 kepala daerah terkait skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Kebutuhan untuk membangun sangat urgent dan tinggi, tapi sumber daya terbatas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar Public Private Partnership (PPP) Day 2017 dengan mengusung tema 'A New Way, A New Opportunity'. Acara tersebut digelar di kompleks Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh 30 kepala daerah di seluruh Indonesia.
"Kami berkumpul dengan 30 kepala daerah terkait skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Kebutuhan untuk membangun sangat urgent dan tinggi, tapi sumber daya terbatas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di kantornya, Rabu (29/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengakui sektor swasta saat ini masih belum yakin untuk masuk ke dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Padahal, kesempatan mereka untuk terlibat pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU di daerah sangat banyak. Misalnya pembangunan infrastruktur perairan, pengelolaan sampah, pembangunan pasar, pelabuhan laut, bandara, hingga pembangunan jalan.
Di sisi lain, hal ini terjadi karena pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Padahal, skema KPBU ini bisa menjadi salah satu solusi masalah keuangan dan tata kelola lingkungan.
"Pertanyaannya, bagaimana struktur KPBU bisa dimengerti? Pertama, komitmen Pemda yaitu bupati, wali kota dan gubernur serta hubungannya dengan DPRD," ujarnya.
Selain meningkatkan sinergi, Ani juga memandang perlunya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan serta tata cara untuk bagaimana sebuah daerah bisa menyusun struktur dan legalitas. "Perencanaan itu penting, perencananaan itu bagaimana menyusun struktur dan legalnya sehingga bisa meningkatkan kepercayaan swasta untuk masuk. Itu merupakan kewajiban masing-masing stakeholder untuk bisa jalan."
Selain itu, Ani menegaskan bahwa skema KPBU ini sejalan dengan komitmen Kementerian PUPR, di mana sebagian besar pembangunan infrastruktur berasal dari sumber lain sehingga tidak membebani APBN. Selain itu, Ani menilai pembiayaan menggunakan APBN butuh proses yang cukup panjang sampai dana yang diajukan cair.
"Kementerian PUPR ini termasuk yang champion. Saya terima kasih ke Pak Basuki karena dia memaksakan bawahannya untuk bagaimana proyek ini tidak gunakan APBN. Sekarang pemda dipaksa berpikir lebih kreatif dan kami mau bantu."
Baca juga:
Sri Mulyani rombak jajaran direksi PT PII
Sri Mulyani akui masih banyak proyek pembangunan dibiayai modal asing
Digitalisasi bikin PPN jasa kurir dan pergudangan tumbuh 24 persen
Sri Mulyani minta pengusaha ritel manfaatkan prosedur PAS-Final
Sri Mulyani akan gelar rapat terkait dampak erupsi Gunung Agung ke pertemuan IMF-WB