Sri Mulyani minta dividen BUMN Rp 43,6 triliun di 2018
Secara rinci, penerimaan deviden tersebut nantinya akan disumbang oleh perusahaan milik negara yang telah melantai di bursa saham (Tbk), perusahaan negara non Tbk dan BUMN dengan share holder pemerintah minoritas serta BUMN di Kementerian Keuangan.
Dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan total deviden yang harus disetorkan oleh BUMN sebesar Rp 43,697 triliun. Target tersebut lebih tinggi sekitar Rp 2 triliun dibandingkan dengan target deviden tahun 2017.
"Kami akan meminta BUMN untuk 2018 yang ada dalam nota keuangan RAPBN 2018, ditargetkan total dividen BUMN di dalam RAPBN adalah Rp 43,697 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (30/8).
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Kapan sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yang menghadirkan Sri Mulyani? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
Secara rinci, penerimaan deviden tersebut nantinya akan disumbang oleh perusahaan milik negara yang telah melantai di bursa saham (Tbk), perusahaan negara non Tbk dan BUMN dengan share holder pemerintah minoritas serta BUMN di Kementerian Keuangan.
"Terdiri dari BUMN yang Tbk, itu Rp 23,14 triliun yaitu 26 BUMN Tbk, kemudian 81 BUMN yang non Tbk sebesar Rp 19,538 triliun. Dan 18 BUMN di mana share holder pemerintah minoritas sebanyak Rp 112 miliar dan 6 BUMN di Kemenkeu Rp 906 miliar."
Menkeu Sri menegaskan, pembayaran deviden BUMN memiliki payout ratio yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kesehatan perusahaan. Pembayaran deviden tersebut dipengaruhi oleh situasi keuangan salah satunya kerugian perusahaan, sehingga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Selain BUMN yang memiliki kinerja positif, dan membayar dividen dengan payout ratio yang berbeda-beda tergantung dari situasinya. Ada juga BUMN yang masih belum mampu untuk membayar dividen karena mereka masih menghadapi situasi keuangan yang tidak baik, yaitu kerugian," pungkasnya.
Baca juga:
Diberhentikan, Boni Hargens akan dipindah ke anak perusahaan LKBN ANtara
Jaga pasokan, PLN akuisisi tiga tambang batu bara
Semester I, BUMN cetak laba Rp 87 T dan sumbang Rp 129 T ke kas negara
5 tahun selalu rugi, PLN Batu bara raup untung Rp 39 miliar di 2016
24 BUMN alami kerugian di Semester I-2017