Sri Mulyani persilakan KPK usut dugaan kecurangan BPDP Sawit
"Menurut saya kalau KPK punya temuan ya silakan saja. Kalau itu (transparansi laporan dana sawit), tanyakan saja ke BPDP," ujar Menkeu Sri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang salah sasaran menggunakan dana pungutan ekspor. Selama ini, dana pungutan banyak digunakan untuk subsidi atau program biodiesel. Parahnya lagi, dana ini hanya disalurkan ke sejumlah perusahaan besar di dalam negeri.
Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kenapa Kulat Pelawan mahal? Jika dijual, Kulat Pelawan amat mahal, harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Proses pertumbuhan jamur ini konon terbilang sulit, karena harus menunggu sambaran petir. Semakin jarang ditemukan, makin tinggi juga harganya di pasaran.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kenapa Siti Purwanti meninggal? Diketahui bahwa mendiang Siti Purwanti telah lama menderita penyakit jantung dan gagal ginjal.
Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulayani mempersilakan KPK mengungkap kecurangan apapun yang terjadi pada kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
"Menurut saya kalau KPK punya temuan ya silakan saja. Kalau itu (transparansi laporan dana sawit), tanyakan saja ke BPDP," ujar Menkeu Sri di Gedung Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5).
Sri Mulyani mengakui selalu mengawasi pemungutan dana yang diperoleh negara dari sektor persawitan. "Penerimaan pajak yang adil merupakan hak Republik Indonesia. Kita akan selalu berupaya memastikan itu," ungkapnya.
"Adil itu berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya sementara petani tidak mendapat bagiannya atau justru semua risiko langsung kena ke petani," tambah Menkeu Sri.
Sebelumnya, Sekjen GAPKI, Togar Sitanggang menjelaskan, pembentukan BPDP memang untuk menggenjot program mandatori biodiesel di Indonesia. "Salah sasaran, sebenarnya tidak juga. Karena pada awalnya BPDP dibentuk untuk membantu program mandatori biodiesel Indonesia," ujar Togar di Pangkal Pinang, Rabu (26/4).
Program mandatori biodiesel sendiri sebenarnya sudah ada di tahun 2008. Namun, saat itu tidak adanya campur tangan pemerintah dan membuat program biodiesel mandek. "Dengan adanya dana bantuan dari BPDP sampai sekarang program mandatori berjalan baik. jadi kalau dikatakan salah sasaran, saya kurang setuju," ungkapnya.
Pun demikian pembentukan BPDP guna mendukung program pemerintah bukan segelintir perusahaan kelapa sawit.
"Karena kalau dikatakan hanya perusahaan besar yang menerima ya tidak juga. Dari segi kapasitas rata rata sekarang dari utilisasi dari pabrik biodiesel di Indonesia di bawah 30 persen. Jadi di mana letak bahwa itu hanya untuk perusahaan biodiesel."
Baca juga:
Menko Darmin: Semua upaya kita lakukan untuk selamatkan kelapa sawit
Manfaat buah sawit, minyak goreng hingga pakan ternak
Penyaluran dana pungutan sawit tak tepat, ini tanggapan pengusaha
Menengok pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak goreng
Banyak negara berkembang iri pada produk sawit Indonesia